Sumarno Dorong Pemda di Jateng Akselerasi Cakupan Kepesertaan JKN

KUASAKATACOM, Semarang– Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah didorong oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno untuk mengakselerasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau Universal Health Coverage (UHC). 

Sumarno menyampaikan hal itu, disela acara Apresiasi Kepatuhan Pembayaran Iuran Program JKN 2023 di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Selasa (25/6/2024).

BERITA TERKAIT:
PWI Kolaborasi dengan Kemendikbudristek Gelar SJI di Semarang, Terapkan Kurikulum Unesco dan Missouri School of Journalism
Dinilai Berhasil sebagai Ketua TPPS, BKKBN Anugerahi Nana Sudjana Dharma Karya Kencana
Hari Pertama Fit dan Proper Test PDIP Jateng Diikuti 4 Incumbent
Genjot Ekspor, 20 UMKM Jateng Bakal Unjuk Gigi Pada 35 Konjen dan 18 Buyer di Bali
Sosialisasikan Program Samsat 4X Lipat Untung, Kepala Bapenda Jateng Blusukan ke Pasar Induk Brebes

“Jaminan kesehatan itu sangat penting, karena sakit datangnya tidak bisa diprediksi. Dengan mempunyai jaminan kesehatan, maka ketika sakit datang, kita sudah tidak khawatir soal biaya,” ucap Sumarno.

Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, menurut Sumarno menjadi salah satu upaya penanganan kemiskinan. Sehingga jaminan kesehatan merupakan layanan dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat.

Sumarno menjelaskan, penyelenggaraan program JKN tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga perlu ada kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta. 

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan Mulyo Wibowo mengapresiasi pemerintah daerah atas kontribusinya dalam  penyediaan anggaran dan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan, sehingga membantu dalam jaminan kesehatan bagi masyarakat. Ia mengatakan, per 1 Juni 2024, jumlah peserta JKN di Jawa Tengah tercatat sekitar 37 juta jiwa, atau 97,1 persen dari total penduduk Jateng sebanyak 38,1 juta jiwa. 

Mulyo menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan target UHC tahun 2024 sebanyak 98 persen. Karenanya, dukungan dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mencapai target cakupan kepesertaan JKN tersebut. 

Dukungan itu baik berupa penyediaan anggaran, dukungan regulasi untuk mendorong masyarakat aktif membayar iuran, serta dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam kesempatan itu, BPJS Kesehatan juga memberikan pengharagaan kepada Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota di Jateng atas kontribusinya dalam mendukung kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.