Imbas PDN Diretas, Jokowi Evaluasi Menteri Budi

Di tengah permasalahan ini juga munculdesakan agar Menteri Budi mundur dari jabatannya. Meski begitu Jokowi tak merespon perihak desakan itu.

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:16 WIB - Ragam
Penulis: Issatul Haniah . Editor: Fauzi

KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengevaluasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Aries Setiadi. Hal ini sebagai imbas Pusat Data Nasional (PDN) diretas. 

Di tengah permasalahan ini juga munculdesakan agar Menteri Budi mundur dari jabatannya. Meski begitu Jokowi tak merespon perihak desakan itu.

BERITA TERKAIT:
Sidang Paripurna Pelantikan Dimulai, Ahmad Muzani Sapa Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Jokowi Kemasi Barang Pribadi, Kambing dan Kuda juga Diboyong ke Solo
Pemprov Jateng Raih Subroto Award Sebagai Pengelola Air Tanah Terbaik
Presiden Jokowi Bertolak ke IKN untuk Resmikan Infrastruktur
Jokowi: Indonesia akan Jadi Satu dari Tiga Negara dengan Kekuatan Ekonomi Terbesar di Dunia

"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi singkat saat ditemui usai peresmian Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Karawang New Industry City, Rabu (3/7/2024).

Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah peretasan PDN. Ia pun meminta agar peristiwa serupa tidak terulang lagi. 

"Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back-up semua data nasional kita. Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," tegasnya. 

Serangan Ransomware terhadap Pusat Data Nasional sejak 20 Juni 2024 lalu telah berdampak pada beberapa layanan publik di pemerintahan, salah satunya di bidang perpajakan. 

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan, serangan ransomware ke server PDN ini mengakibatkan terganggunya layanan wajib pajak bagi warga negara asing (WNA).

"Terkait dengan pelayanan kepada wajib pajak memang ada satu yang mengalami hambatan, yaitu layanan registrasi NPWP secara online untuk wajib pajak PMA termasuk wajib pajak orang asing," kata Suryo dalam konferensi pers virtual APBN Kita beberapa waktu lalu. 

***

tags: #presiden joko widodo #jokowi #menkominfo #budi arie setiadi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI