Imbas PDN Diretas, Jokowi Evaluasi Menteri Budi
Di tengah permasalahan ini juga munculdesakan agar Menteri Budi mundur dari jabatannya. Meski begitu Jokowi tak merespon perihak desakan itu.
Rabu, 03 Juli 2024 | 13:16 WIB - Ragam
Penulis:
. Editor: Fauzi
KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan telah mengevaluasi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Aries Setiadi. Hal ini sebagai imbas Pusat Data Nasional (PDN) diretas.
Di tengah permasalahan ini juga munculdesakan agar Menteri Budi mundur dari jabatannya. Meski begitu Jokowi tak merespon perihak desakan itu.
BERITA TERKAIT:
Sidang Paripurna Pelantikan Dimulai, Ahmad Muzani Sapa Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Jokowi Kemasi Barang Pribadi, Kambing dan Kuda juga Diboyong ke Solo
Pemprov Jateng Raih Subroto Award Sebagai Pengelola Air Tanah Terbaik
Presiden Jokowi Bertolak ke IKN untuk Resmikan Infrastruktur
Jokowi: Indonesia akan Jadi Satu dari Tiga Negara dengan Kekuatan Ekonomi Terbesar di Dunia
"Semuanya sudah dievaluasi," kata Jokowi singkat saat ditemui usai peresmian Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Korea Selatan di Karawang New Industry City, Rabu (3/7/2024).
Jokowi mengatakan, pemerintah telah melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah peretasan PDN. Ia pun meminta agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
"Yang paling penting semuanya harus dicarikan solusinya agar tidak terjadi lagi, di back-up semua data nasional kita. Sehingga kalau ada kejadian kita tidak terkaget-kaget. Ini juga terjadi di negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia saja," tegasnya.
Serangan Ransomware terhadap Pusat Data Nasional sejak 20 Juni 2024 lalu telah berdampak pada beberapa layanan publik di pemerintahan, salah satunya di bidang perpajakan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo menjelaskan, serangan ransomware ke server PDN ini mengakibatkan terganggunya layanan wajib pajak bagi warga negara asing (WNA).
"Terkait dengan pelayanan kepada wajib pajak memang ada satu yang mengalami hambatan, yaitu layanan registrasi NPWP secara online untuk wajib pajak PMA termasuk wajib pajak orang asing," kata Suryo dalam konferensi pers virtual APBN Kita beberapa waktu lalu.
***tags: #presiden joko widodo #jokowi #menkominfo #budi arie setiadi
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
Hari Pers Nasional 2026, Pemerintah Komitmen Perkuat Ekosistem Pers
10 Februari 2026
PSIS Semarang Kembali Gelar Latihan Bersama
10 Februari 2026
Sebanyak 160 Orang Manfaatkan Operasi Katarak Gratis di Jawa Barat
10 Februari 2026
A Wishful Ramadan: Wisata Rasa Nusantara dari Barat ke Timur di Nusatu by Artotel Semarang
10 Februari 2026
Oknum Guru Diduga Lecehkan Lebih dari Dua Siswi di Pasar Rebo
10 Februari 2026
Jelang Setahun Ahmad Luthfi- Taj Yasin Pimpin Jateng, Program Speling Sudah Layani 88.979 Warga
10 Februari 2026
Jelang Ramadan, BAZNAS dan Dubes KBRI Kairo Perkuat Kerja Sama Penyaluran Bantuan Gaza
10 Februari 2026
Menag Nasaruddin Umar Dorong Masjid Jadi Ruang Aman untuk Pemudik
10 Februari 2026
Libur Imlek, KAI Daop 4 Semarang Sediakan 83 Ribuan Tempat Duduk
10 Februari 2026
Dua Pengedar Narkotika Diringkus Polisi, Ribuan Obat Terlarang Turut Disita
10 Februari 2026

