Puan Pastikan Terus Perkuat Fungsi Pengawasan Anggaran Negara

Fungsi pengawasan anggaran negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Selasa, 09 Juli 2024 | 10:42 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Surya

KUASAKATACOM, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani memastikan terus memperkuat pengawasan fungsi pengawasan penggunaan anggaran negara agar betul-betul disalurkan kepada rakyat. Puan menyebut fungsi pengawasan anggaran negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD (MD3).

“Tentunya pengawasan yang dilakukan DPR RI juga termasuk dengan menyerap aspirasi dari masyarakat agar semua anggaran negara tepat guna,” kata Puan, Selasa.

BERITA TERKAIT:
Tanggapi Disahkannya Pansus Angket Haji, Menag: Kita Ikuti Saja
DPR RI Setujui Pembentukan Pansus Angket Haji
Puan Pastikan Terus Perkuat Fungsi Pengawasan Anggaran Negara
Evaluasi Ibadah Haji 2024, DPR RI Siapkan Pansus
Dinilai Pengamat Politik Paling Pas Menjadi Gubernur Jateng, Berikut Profil Bambang ‘’Pacul’’ Wuryanto

Puan menerangkan, pihaknya akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Selain itu, kata dia, DPR juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, Puan meminta komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI untuk menjadikan laporan BPK sebagai acuan dalam menyusun program kerja bersama Pemerintah.

Adapun laporan yang dimaksud adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 BPK RI.

LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“Hasil pemeriksaan BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan, khususnya komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing,” ujarnya.

Hasil atas LKPP 2023 itu merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan yang diraih Pemerintah sejak 2016.

Puan berharap perolehan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap pemeriksaan anggaran Pemerintah yang dilakukan BPK tersebut tidak membuat kementerian/lembaga jemawa. Ia lantas meminta Pemerintah untuk terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat.

“Pastikan anggaran negara dipergunakan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Setiap sen uang negara yang adalah uang rakyat ini harus disalurkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo, Puan menilai predikat WTP merupakan kewajiban bagi semua kementerian/lembaga.

“Predikat WTP harus membawa kementerian/lembaga untuk bisa meningkatkan kinerja dengan semakin lebih baik lagi dalam memberi pelayanan kepada rakyat,” katanya.

Selain itu, ia mendorong Pemerintah periode selanjutnya untuk bisa melanjutkan prestasi saat ini yang berhasil kembali mendapat predikat WTP. Ia juga mendorong setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengikuti rekomendasi BPK RI.

***

tags: #dpr ri #puan maharani #fungsi pengawasan penggunaan anggaran negara

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI