Pengamat Soal Ormas Keagamaan Kelola Izin Tambang: Suara Masyarakat Tak Cukup Didengar

KUASAKATACOM, Jakarta – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarok, mengatakan bahwa setelah izin tambang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah, akan muncul berbagai pro dan kontra. Kontroversi ini tidak hanya akan terjadi di kalangan masyarakat luas, tetapi juga di internal ormas itu sendiri, terutama di kalangan pemuda-pemuda yang aktif di lembaga non-pemerintah di bidang lingkungan.

"Memang akan ada pro dan kontra, terutama di kalangan pemuda dari NU dan Muhammadiyah," jelas Zaki pada Minggu (28/6).

BERITA TERKAIT:
33 Anggota Ormas di Jawa Tengah Ditangkap Polisi usai Terlibat Premanisme
Ormas Muslimah di MUI Tegaskan Dukungan untuk Palestina
Polisi Amankan Pria yang Ngaku Anggota Ormas Minta THR ke Tukang Cukur di Jaksel
Marak Preman Berkedok Ormas Ganggu Investasi, Polisi akan Tindak Tegas Pelaku
Polda Jateng Gelar Pembinaan Ormas se-Jawa Tengah

Oleh karena itu, ormas terkait harus melakukan dialog dengan elemen-elemen masyarakat sipil untuk memastikan pengelolaan tambang yang akuntabel. Zaki menegaskan bahwa hasil dialog tersebut harus mengutamakan pengelolaan yang akuntabel dan tidak eksploitatif, serta harus menghindari pencarian keuntungan yang mengorbankan ekosistem setempat.

"Apalagi kedua ormas tersebut belum memiliki pengalaman panjang dalam tata kelola tambang," tambahnya.

Zaki juga berharap masyarakat sipil perlu terus bersuara dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini menjadi lebih penting jika terdapat indikasi penyalahgunaan, seperti jika proyek izin tambang tidak dikelola dengan baik.

Ia menyayangkan bahwa selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, suara masyarakat sipil tidak cukup didengar dan bahkan mengalami kriminalisasi.

"Saya melihat ini sebagai risiko politik dalam perjuangan. Namun, kritik-kritik dari masyarakat sipil sangat diperlukan sebagai kekuatan moral untuk memastikan good governance," pungkasnya.