Kemenlu RI Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Bangladesh

WNI di Bangladesh diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Selasa, 06 Agustus 2024 | 08:28 WIB - Ragam
Penulis: Fauzi . Editor: Surya

KUASAKATACOM, Jakarta - Warga negara Indonesia (WNI) diimbau untuk menunda perjalanan mereka ke Bangladesh hingga situasi dan kondisi keamanan membaik menyusul aksi unjuk rasa massal di negara itu. Selain itu, Kemlu juga mengimbau para WNI yang berada di Bangladesh untuk terus waspada.

Imbauan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonsia (Kemenlu RI).

BERITA TERKAIT:
Sebanyak 12 WNI Jadi Korban Online Scam di Myanmar, Begini Nasibnya Sekarang
Kemenlu Laporkan Kematian Seorang WNI akibat Kebakaran Hotel di Bangladesh
Kemenlu RI Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Bangladesh
Tak Mudah Pemilu di Luar Negeri, KPU: Satu TPS untuk Seribu Orang, Bayangkan Kalau Datang Berbarengan 
Indonesia Melarang Pengibaran Bendera Israel, Ini Aturannya 

“Memperhatikan keselamatan dan keamanan, diimbau kepada para WNI di Bangladesh untuk meningkatkan kewaspadaan,” menurut pernyataan Kemlu RI dikutip, Selasa.

Selanjutnya, WNI di Bangladesh juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah untuk hal-hal yang non-esensial, serta menghindari kerumunan massa dan lokasi demonstrasi.

Pihak Kemlu RI berharap agar para WNI di Bangladesh bisa terus menjaga komunikasi dan selalu mengikuti langkah-langkah untuk keadaan darurat yang ditetapkan oleh KBRI Dhaka.

WNI yang membutuhkan bantuan dapat menghubungi nomor Perwakilan RI di Bangladesh, KBRI Dhaka (+880-1-614-444-552), dan Direktorat Perlindungan WNI Kemlu (+62-812-9007-0027).

Sebelumnya Minggu (4/8), setidaknya 73 orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa di Dhaka dan kota-kota lain di seluruh Bangladesh, termasuk 14 polisi.

Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik meningkat pekan lalu setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka.

Pengunjuk rasa menuntut pengakhiran sistem kuota yang mengalokasikan 30 persen posisi pemerintah untuk anggota keluarga veteran perang 1971.

Mereka menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme terhadap pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya memimpin gerakan kemerdekaan.

***

tags: #kemenlu #bangladesh #wni

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI