Terima Kunjungan DPR, Kemenkumham Jateng: Regulasi Lama Perlu Disempurnakan
Pembahasan RUU juga melibatkan perwakioan kementerian Dan lembaga negara terkait.
Jumat, 23 Agustus 2024 | 07:12 WIB - Ragam
Penulis:
. Editor: Wis
KUASAKATACOM, Semarang - Saat ini, pemerintah bersama DPR RI sedang menggodok draf regulasi terbaru terkait paten.
Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto menilai bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan masyarakat.
BERITA TERKAIT:
Akhiri Drama Adu Penalti, Tim Kemenkumham Jateng Rebut Juara 3 Turnamen Minisoccer
Terima Kunjungan DPR, Kemenkumham Jateng: Regulasi Lama Perlu Disempurnakan
Jaring Aspirasi Masyarakat, Kemenkumham Jateng Gelar Penyuluhan Hukum Serentak di Tiga Tempat
Kemenkumham Jateng Hadirkan "Paspor Simpatik"
Lapas Pasir Putih Nusakambangan Raih Juara Musikalisasi Pusisi di Ajang HUT ke-14 BNPT
Hal tersebut disampaikan Kakanwil Tejo kepada Panitia Khusus (Pansus) DPR pada kegiatan Kunjungan Kerja dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jateng, (22/08).
"Terdapat berbagai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat terhadap pengaturan paten yang belum diakomodasi dalam norma Undang-Undang Paten yang saat ini berlaku, sehingga aturan tersebut perlu disempurnakan," tutur Tejo dalam sambutannya.
"Harapan kami RUU Paten ini berlandaskan adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan dan memudahkan pelayanan di bidang paten sehingga dapat mendorong masyarakat di berbagai daerah khususnya di Jawa Tengah untuk dapat berinovasi lebih baik lagi," sambungny.
"Karena dengan adanya paten, dapat mendorong generasi kita untuk berinovasi lebih baik lagi. Tejo berharap, perubahan regulasi paten ini dapat mengatasi permasalahan yang rumit dan prosedur yang harus ditempuh masyarakat untuk memperoleh Hak Paten.
"Selama ini banyak inventor di daerah yang mengeluhkan dalam memperoleh Hak Paten membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses yang rumit, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk mendaftarkan karyanya untuk memperoleh hak paten. Kami mendukung bahwa revisi UU Paten harus dapat berkontribusi pada peningkatan inovasi dan perlindungan terhadap karya bangsa Indonesia," tambahnya.
Lainnya, Ia berharap rancangan kebijakan terbaru tersebut bisa segera di undangkan agar dapat mendorong stakeholder terkait, seperti lembaga penelitian, perusahaan, universitas, ataupun pemerintah daerah.
"Hal ini untuk merangsang adanya inovasi-inovasi baru bersama masyarakat serta memberikan perlindungan paten untuk menstimulasi inovasi dan pengembangan teknologi," kata Tejo.
"Menarik investasi asing, serta meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendorong transfer teknologi," pungkasnya.
Sentimen yang sama juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Min Usihen.
Min Usihen menjelaskan, RUU ini merupakan inisiatif pemerintah yang masuk prolegnas prioritas Tahun 2024
"Dan tahap ini sudah dalam tahap pembahasan tingkat satu, dan yang menjadi Wakil pemerintah dalam pembahasan RUU ini adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dikti," jelas Min Usihen.
Rancangan perubahan ini, kata Dirjen KI, dilatarbelakangi atas ketidakmampuan Undang-Undang yang lama untuk memenuhi kebutuhan perkembangan baik itu teknologi maupun aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
"Tujuannya (Perubahan Undang-Undang), untuk mendorong kegiatan riset dan development, untuk menghasilkan inovasi dan pemanfaatan teknologi nasional," papar Min Usihen.
"Sekaligus dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi dan menghasilkan varian teknologi. Di samping itu perubahan ini juga dilakukan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan pelayanan paten yang inovatif, lebih responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan yang menjadi alasan perubahan ini tentu adanya perubahan menyelaraskan dengan ketentuan internasional di bidang paten," imbuhnya.
Adapun Anggota Pansus DPR yang hadir yaitu, Romo H.R. Muhammad Syafi’I, dari Fraksi Partai Gerindra sekaligus Pimpinan Pansus dan Dr. H. Abdul Fikri Faqih dari Fraksi PKS.
Dari Kemenkumham tampak Sekretaris Ditjen KI Anggoro Dasananto, Direktur Teknologi Informasi Ditjen KI Sugito, Direktur Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Alexander Palti, Komisi Bandung Paten Dede Mia Yusanti, Cahyani Suryandari, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Utama serta Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi Kemenkumham Jateng.
Tak hanya itu, pembahasan RUU juga melibatkan perwakilan Kementerian dan Lembaga Negara terkait, para akademisi dari beberapa Universitas di Kota Semarang dan perwakilan pelaku usaha.
***tags: #kemenkumham jawa tengah #regulasi #kekayaan intelektual #pelaku usaha
Email: [email protected]
KOMENTAR
BACA JUGA
TERKINI
Sukses Dorong Kreativitas Generasi Muda, Gojek Ambassador Hadir Kembali di 2024
15 Oktober 2024
Jokowi Tunjuk Herindra sebagai Kepala BIN, Gantikan Budi Gunawan
15 Oktober 2024
Jokowi Berhentikan Kepala BIN Budi Gunawan
15 Oktober 2024
Kata Masyarakat soal TLJ Semarang: Memadai namun Banyak Tantangan
15 Oktober 2024
Harga Bawang di Pasar Johar Semarang Mengalami Fluktuasi Menjelang Akhir Tahun
15 Oktober 2024
Kasus Mahasiswi PPDS Undip Bunuh Diri, Polda Jateng akan Tetapkan Tersangka
15 Oktober 2024
Pemuda Medan Hilang Tersapu Ombak di Pantai Kedung Tumpang, Tim SAR Terus Lakukan Pencarian
15 Oktober 2024
Pemuda Suruh Semarang Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumahnya
15 Oktober 2024
Panen Raya Hasil Pertanian Lapas Terbuka Kendal, Terong Hijau Jadi Bintang Utama
15 Oktober 2024
Ikadin Jateng-Unwahas Semarang Gelar Pendidikan Khusus Profesi Advokat
15 Oktober 2024