Ganjar: Politik Machiavellian Gunakan Penegak Hukum Jadi Alat Pembuat Rasa Takut

KUASAKATACOM, Yogyakarta - Politik Machiavellian sepertinya sedang terjadi akhir-akhir ini. Rasa takut sengaja diciptakan untuk sebagai upaya mengendalikan rakyat dan musuh demi melanggengkan kekuasaan.

Hal itu disampaikan politisi PDIP Ganjar Pranowo di hadapan ribuan mahasiswa UGM saat acara pelepasan wisuda di Gedung Graha Saba, Kamis (29/8).

BERITA TERKAIT:
Bawaslu Gerebek Pertemuan Kades di Semarang, Berikut Tanggapan Tokoh PDI Perjuangan
Ganjar: Politik Machiavellian Gunakan Penegak Hukum Jadi Alat Pembuat Rasa Takut
Akan Memasuki Usia 79 Tahun, Berikut Gubernur yang Pernah Menjabat di Jawa Tengah
Mantan Ajudan Ganjar Pranowo Maju Pilkada Tegal, Ambil Formulir Cawabup di Panti Marhaen 
Prabowo Wacana Tambah Menteri Jadi 40 Jabatan, Ganjar Ingatkan Politik Akomodasi  

"Ajaran politik Machiavellian adalah menciptakan rasa takut untuk mengendalikan rakyat dan musuh. Kekerasan merupakan cara efektif untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan," ucapnya.

Aparat penegak hukum digunakan sebagai alat kekerasan negara. Karena posisinya sebagai penjaga ketertiban, keamanan dan anti rasuah, aparat penegak hukum dimaksimalkan untuk menciptakan rasa takut itu.

"Dengan dalih menjaga ketertiban dan menegakkan hukum, aparat bisa menundukkan siapa saja. Dulu zaman orde baru, orang ditakuti dengan dituduh subversi atau PKI. Kalau sekarang (menakutinya) dengan kasus," tegasnya.

Penerapan politik Machiavellian oleh penguasa saat ini dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang paling fenomenal adalah penerapan politik sandra (soft violence).

Pada elit-elit politik, penguasa menciptakan rasa takut dengan cara memberikan ancaman untuk dikasuskan. "Kalau ada elit yang tidak patuh, mereka diancam dikasuskan, ditersangkakan bahkan dipidanakan," ucapnya.

Hal ini juga terjadi di kelompok pengusaha. Mereka yang tidak patuh pada keinginan penguasa, diancam akan dicabut izinnya, tidak mendapat proyek atau dikriminalisasi. Sementara di kalangan kepala desa, mereka juga dibungkam dengan ancaman dikasuskan, ditersangkakan dan dipidanakan.

"Kaum profesional, buruh, aktivis dan mahasiswa juga diancam. Mereka dikriminalisasi, didokzing buzzer, dimanipulasi isu oleh leader opinion dan lainnya," katanya.

Untuk memuluskan aksinya, penguasa juga menggunakan buzzer untuk memproduksi dan menyebarkan konten puja-puji. Bahkan mereka membayar mahal para buzzer untuk menyerang pengkritik dan lawan politik.

Sementara untuk masyarakat kecil, mereka dijadikan objek politik dan dianggap sebagai komoditas suara yang bernilai tinggi saat kontestasi elektoral. Cara yang dilakukan adalah dengan rasionalisasi politik uang.

"Jual beli suara jelang pemilihan masif dilakukan. Selain itu, penguasa dengan mudah mengguyur masyarakat dengan bantuan sosial (bansos) dengan narasi kebaikan penguasa, bukan kewajiban negara," paparnya.

Ganjar mengingatkan pentingnya kontrol sosial untuk mengatasi problem ini. Para akademisi harus bersuara keras, masyarakat sipil mengkonsolidasikan diri, kaum buruh, mahasiswa ikut mengawal perjalanan demokrasi di Indonesia.

"Karena nasihat Machiavelli, Rasa takut yang efektif adalah yang diimbangi dengan rasa hormat; bukan rasa takut yang menimbulkan kebencian. Sebab, kebencian adalah sumber pemberontakan," pungkasnya.