Sumarno: Penuntasan Persoalan di Jateng Perlu Sinergi Pemerintah dan DPRD

Adapun jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi sebanyak 75 orang. Rinciannya.

Selasa, 10 September 2024 | 06:12 WIB - Ragam
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Surakarta- Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno menilai, sinergistas antara DPRD kabupaten/kota dengan pemerintah merupakan keniscayaan untuk menyelesaikan beragam persoalan publik di wilayahnya.

"Kami tidak bisa menyelesaikan sendiri, karena para anggota DPRD kabupaten/kota yang lebih tahu (kondisi lapangan)," ucap Sumarno dalam acara orientasi DPRD Salatiga dan Kabupaten Semarang, di Hotel Sunan Solo, Senin (9/9/2024).

BERITA TERKAIT:
Pemulung Ini Berangkat Haji usai Nabung Seribu Setiap Hari selama 39 Tahun
Wagub Jateng Pastikan Koperasi Merah Putih akan Berjalan Optimal
Volume Arus Balik Menurun, Ruas Tol di Kabupaten Semarang Dibuka Kembali Dua Arah
19 Remaja di Kabupaten Semarang Ditangkap Polisi, Diduga Hendak Perang Sarung Jelang Sahur
Satgas Pangan Pastikan Stok Sembako di Kabupaten Semarang Aman

Pemprov Jateng, ungkapnya masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Diantaranya masalah pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

"Kehadiran para anggota DPRD menjadi bagian yang bisa ikut menyelesaikan permasalahan-permasalahan di daerah masing- masing," bebernya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi integritas. Karena seluruh anggota DPRD yang telah dilantik menjadi bagian dari penyelenggara pemerintahan. "Karena integritas akan teruji setelah adanya kesempatan dan kewenangan," ujarnya.

Adapun jumlah anggota DPRD yang mengikuti orientasi sebanyak 75 orang. Rinciannya, anggota DPRD Kabupaten Semarang sebanyak 50 orang dan DPRD Kota Salatiga 25 orang.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Jateng, Sadimin mengatakan, program orientasi tersebut bertujuan untuk memahami ruang lingkup tugas, fungsi, dan wewenang DPRD kabupaten/kota. Selain itu juga meningkatkan wawasan kebangsaan, integritas, dan moralitas.

"Setelah mengikuti orientasi dan pendalaman tugas DPRD kabupaten/kota, para peserta diharapkan sapat memahami dan mengimplementasikan wawasan kebangsaan yang dilandasi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI," katanya.

***