Sri Mulyani Temui Prabowo, Sinyal Jadi Menkeu Lagi? 

KUASAKATACOM, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menghadap Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9). Dalam kesempatan itu Sri Mulyani juga ditemani Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. 

Pertemuan menurut Sri Mulyani adalah membahas mengenai perkembangan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

BERITA TERKAIT:
Prabowo Panggil Sejumlah Tokoh untuk Isi Pos Calon Menterinya
Bupati Klaten Ajak Masyarakat Turut Berkontribusi Membangun Kota Bersinar yang Lebih Baik
Data Enam Juta NPWP Bocor! Begini Respon Jokowi dan Sri Mulyani
Sri Mulyani Temui Prabowo, Sinyal Jadi Menkeu Lagi? 
Hutang Pemerintah Melonjak 36%, Ini Tanggapan Pakar Ekonomi UNAIR

“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani, Senin (9/9/2024).

Salah satu perkembangan yang dilaporkan adalah pelaksanaan serta outlook APBN 2024 yang akan ditutup pada Desember 2024 di bawah kepemimpinan presiden terpilih.

Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.

Laporan berikutnya yakni mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029,” ujar Sri Mulyani.

Untuk diketahui, postur sementara APBN 2025 sesuai kesepakatan terakhir antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yaitu defisit Rp616,19 triliun atau 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan negara Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, keseimbangan primer defisit Rp63,33 triliun, dan pembiayaan anggaran Rp616,2 triliun.

Terdapat perubahan nilai pendapatan negara dan belanja negara dari yang diumumkan saat Nota Keuangan pertengahan Agustus lalu karena kenaikan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan belanja pemerintah pusat (BPP) masing-masing Rp8,2 triliun.

Dengan demikian, PNBP tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun dari Rp505,4 triliun, sedangkan BPP menjadi Rp2.701,4 triliun dari Rp2.693,2 triliun.

Sementara asumsi dasar ekonomi makro 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7 persen, nilai tukar rupiah Rp16.000 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Adapun sasaran dan indikator pembangunan disepakati dengan rincian pengangguran terbuka 4,5-5 persen, kemiskinan 7-8 persen, kemiskinan ekstrem 0 persen, rasio gini 0,379-0,382, indeks modal manusia (IMM) 0,56, nilai tukar petani (NTP) 115-120, serta nilai tukar nelayan (NTN) 105-108.