Menkes akan Batasi Jam Kerja Mahasiswa PPDS untuk Antisipasi Perundungan

KUASAKATACOM, Jakarta – Untuk mengantisipasi perundungan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana mengatur jam kerja peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di rumah sakit.

Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pengaturan jam kerja tersebut akan dilakukan melalui kerja sama formal antara rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan dan Fakultas Kedokteran.

BERITA TERKAIT:
Dharma Wanita Kemenag Sosialisasikan Anti Perundungan di Pesantren
Civitas Akademika Unisnu dan Pengasuh Ponpes di Jepara Apresiasi Buku Karya Nawal
Kasus Perundungan Berujung Maut di PPDS Undip Semarang: Polisi Tetapkan Tiga Tersangka
Siswa SMA Jakarta Selatan Diduga Jadi Korban Perundungan oleh Kakak Kelas
Kasus Mahasiswi PPDS Undip Bunuh Diri, Polda Jateng akan Tetapkan Tersangka

"Tujuannya agar kami bisa membantu mengatur jam kerja dokter, karena sebelumnya mereka bukan pegawai kami, jadi sulit diatur," kata Budi Gunadi Sadikin pada Senin, 16 September 2024.

Setelah tercapai kesepakatan dengan Fakultas Kedokteran, Menkes menyatakan bahwa melalui rumah sakit yang berada di bawah kementeriannya, mereka akan dapat membuat kontrak dengan seluruh peserta PPDS untuk mengikuti aturan rumah sakit.

"Tujuannya agar ada batasan jam kerja. Misalnya, jika bekerja lembur, keesokan harinya bisa datang lebih siang, sehingga tidak ada kerja berlebihan," jelasnya.

Menkes juga menambahkan bahwa rumah sakit di bawah kementerian yang diarahkan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran akan disatukan agar kebijakan yang diterapkan seragam.

"Kalau sebelumnya masing-masing rumah sakit berjalan sendiri-sendiri, sekarang akan digabung agar aturannya sama," ujar Budi.