Data Enam Juta NPWP Bocor! Begini Respon Jokowi dan Sri Mulyani

KUASAKATACOM, Jakarta - Jutaan data NPWP diduga bocor. Hal ini terungkap setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal.

Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

BERITA TERKAIT:
Data Enam Juta NPWP Bocor! Begini Respon Jokowi dan Sri Mulyani
DJP Luncurkan Layanan Perpajakan Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit
Ditjen Adminitrasi Hukum Umum Layani Masyarakat Dirikan Pembuatan PT, Ini Biayanya

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Menanggapi hal ini Joko Widodo menduga kejadian ini akibat keteledoran password hingga penyimpanan yang berbeda-beda. 

"Peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani juga mengaku telah meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk segera melakukan evaluasi.

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," kata Sri Mulyani kepada wartawan di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/9).

Sri Mulyani menyebut nantinya hasil evaluasi akan disampaikan oleh DJP dan tim IT. "Nanti akan disampaikan penjelasannya ya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," ucap Sri Mulyani.