Bantuan Hukum Bagi Warga Binaan, Lapas Brebes Koordinasi dengan OBH Jalan Menuju Matahari

KUASAKATACOM, Brebes - Lapas Kelas IIB Brebes, Kanwil Kemenkumham Jateng mengadakan koordinasi dengan Organisasi bantuan hukum (OBH) Jalan Menuju Matahari, Selasa (1/10/2024).

Koordinasi tersebut, sebagai  bentuk wujud pelayanan yang mengutamakan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), terkait penyuluhan hukum dan bantuan hukum bagi warga binaan Lapas Kelas IIB Brebes.

BERITA TERKAIT:
Kalapas Brebes : Jaga Integritas dan Profesionalisme dalam Jalankan Tugas Sehari-hari!
Petugas dan Warga Binaan Lapas Brebes Dibekali Teknik Pemadaman Kebakaran
Kalapas Brebes Sematkan Tanda Kenaikan Pangkat Pegawai
Tangani Tanggap Bencana dan Kebakaran, Lapas Brebes Koordinasi dengan Damkar Satpol PP
Lapas Brebes Tertib dan Amankan Aset Barang Milik Negara

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama ini dipimpin oleh Kasi Binadik dan Giatja Lapas Kelas II Brebes, Ibnu Sina Nurisqiawan, Kasubsi Registrasi Bimkemas, Pramuningtyas serta dihadiri oleh Pimpinan OBH Jalan Menuju Matahari, David Surya.

Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Kasi Binadik dan Giatja, menandai komitmen bersama untuk memperluas akses terhadap keadilan bagi warga binaan.
 
Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Brebes, Isnawan menyampaikan apresiasi kepada jajaran dalam upaya untuk memberikan penyuluhan hukum, bantuan hukum bagi warga binaan Lapas Brebes. 
 
“Penyuluhan dan bantuan hukum merupakan wujud dari pelayanan yang terus kita berikan secara optimal kepada warga binaan kita. Dengan menggandeng organisasi bantuan hukum, Kita juga akan selalu upayakan untuk menjamin setiap hak-hak mereka dalam mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang sedang dialami,” ungkap Kalapas. 

Menurut Kalapas, tujuan utama dari koordinasi dan kerjasama ini adalah menyediakan layanan bantuan hukum komprehensif bagi warga binaan Lapas Kelas IIB Brebes. 

*Layanan tersebut mencakup litigasi maupun non-litigasi demi memastikan warga binaan yang membutuhkan bantuan hukum akan mendapat dukungan memadai," papar Kalapas . 

Dengan adanya kerja sama ini, lanjut Kalapas, diharapkan terbentuk sistem yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga binaan.

"Koordinasi dan kerjasama ini, sebagai komitmen untuk memastikan hak-hak hukum mereka tetap terjaga dengan baik sekaligus memberikan akses yang lebih luas terhadap keadilan dalam sistem pemasyarakatan," pungkas Kalapas .