Bawaslu Gerebek Pertemuan Kades di Semarang, Berikut Tanggapan Tokoh PDI Perjuangan

KUASAKATACOM, Semarang- Sejumlah tokoh di PDI Perjuangan memberikan komentarnya terkait penggerebekan pertemuan kepala desa se-Jawa Tengah yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Semarang, yang dilakukan di sebuah hotel bintang lima yang berada di kawasan Semarang Tengah, Rabu (23/10/2024).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani meminta semua pihak untuk menghormati dan saling menjaga sikap. 

BERITA TERKAIT:
Bawaslku Cilacap Tekankan Pentingnya Netralitas Kepada Desa
Bawaslu Gerebek Pertemuan Kades di Semarang, Berikut Tanggapan Tokoh PDI Perjuangan
Baliho Bawaslu "Lawan Politik Uang" Terpasang di Pohon, Satpol PP Semarang: Langgar Perwal
Di Rakor Bawaslu, Pemkab Cilacap Tegaskan Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024
27 TPS di Jateng Berpotensi Adakan PSU

"Ya kita semua harus saling menjaga, saling menghargai dan menghormati jadi ya semuanya harus menjaga sikap. Jangan sampai kemudian melampaui batas-batas yang dianggap tidak harusnya dilakukan," tandas Puan Maharani usai mengikuti Konsolidasi Organisasi Internal Partai dalam Pemenangan Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, yang diadakan di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (Panti Marhaen), Kota Semarang, Jumat 25 Oktober 2024.

Puan juga meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. "Kalau kemudian ada bukti-bukti yang kuat bahwa itu menyalahi aturan, ya harusnya Bawaslu kemudian bisa melaksanakan tugasnya," tuturnya

Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo turut merespon kejadian tersebut, ia meminta untuk pihak yang tidak berpolitik agar jangan berpolitik. "Kembali pada khitah masing-masing, untuk yang tidak boleh untuk berpolitik jangan berpolitik. Akhirnya ini kan tidak bagus, apa yang terjadi di Boyolali dan Pemalang," ungkapnya.

Untuk itu, Ganjar mendorong Komisi II DPR RI untuk segera memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri). "Minta klarifikasi penjelasan terhadap imparsialitas dari para kades, ini saya kira penting untuk segera diselesaikan nanti kalau tidak, nilai demokrasi kita pasti akan menurun," katanya.

Menurut Ganjar saat ini tim hukum sudah berjalan menangani hal itu. "Secara kepartaian kami tidak tinggal diam, tim hukum udah berjalan dan advokasi mulai kita lakukan," tukasnya. 

Sedangkan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto mengingatkan untuk tidak berbuat curang dalam Pilkada Serentak mendatang. "Sopo sing lakune cidro mengko bakal nemoni barang sing ora apik (siapa yang perbuatannya menyakiti, nanti bakal bertemu barang yang tidak bagus), kan gitu. Kita orang Jawa paham," tandasnya.

Ia mengatakan kalau hadir dalam pertemuan melanggar undang-undang, maka Bambang Pacul meminta untuk tidak mendatangi kegiatan tersebut. "Hadir itu melanggar undang-undang ya sebaiknya jangan, tapi kalau mau melanggar bagaimana? kita mau ngomong apa? Kecuali dikau (media) bunyi-bunyi, seperti kemarin di Banyumas Kompas memberitakan, pertanyaan apakah itu diberitakan oleh PDIP? ngga," tandasnya.