DPD FK-PKBM Wonosobo Minta Kemendikdasmen RI Bentuk Kembali Dirjend PNFI

KUASAKATACOM, Wonosobo- Ketua DPD Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Dr H Akhmad Mukholis, SPd MPd berkirim surat kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof Dr H Abdul Mu'ti, MEd di Jakarta.

Pengiriman surat secara khusus itu untuk meminta Kemendikdasmen RI membentuk kembali Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (Dirjend PNFI) menyusul terbitnya Perpres No 188/2024 perihal struktur Kemendikdasmen RI yang meniadakan Dirjen PNFI dan memasukan ke dalam Dirjend PAUD dan Dikdasmen.

BERITA TERKAIT:
DPD FK-PKBM Wonosobo Minta Kemendikdasmen RI Bentuk Kembali Dirjend PNFI
AI dan Coding akan Jadi Mapel Siswa SD dan SMP

"Kami menyampaikan aspirasi dan keprihatinan mendalam terkait pentingnya PNFI dalam sistem pendidikan nasional. PNFI bukan hanya sekadar alternatif pendidikan, melainkan menjadi salah satu pilar penting dalam perluasan akses, pemerataan pendidikan dan peningkatan keterampilan serta kualitas hidup masyarakat Indonesia," katanya. 

Menurut Mukholis, saat ini PNFI masih sangat dibutuhkan, terutama bagi kelompok masyarakat yang sulit menjangkau pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, geografis dan faktor sosial lainnya.

"Seiring dengan dihapuskan Dirjend PNFI dari struktur Kemendikdasmen RI, kami melihat ada dampak signifikan terhadap kualitas serta pengelolaan program PNFI. Yakni terbatasnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap PNFI akibat penghapusan Dirjend PNFI, menyebabkan kurangnya akses informasi dan edukasi mengenai layanan PNFI," sebutnya. 

Banyak masyarakat, lanjutnya, belum memahami pentingnya pendidikan ini, khususnya dalam meningkatkan keterampilan praktis dan literasi dasar yang dapat membantu mereka memperoleh pekerjaan yang layak atau mengembangkan usaha mandiri.

"Juga ada kesulitan dalam mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan lokal
PNFI yang memiliki karakteristik yang harus sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan tidak adanya Ditjend yang menangani hal ini, pengembangan kurikulum yang relevan dan fleksibel menjadi sulit dilakukan," tutur dia. 

Perkembangan IT

Padahal, menurut Mukholis, di era digital seperti saat ini, PNFI 
selalu dilengkapi dengan keterampilan teknologi, keterampilan wirausaha, dan literasi digital untuk mendukung daya saing masyarakat di tingkat nasional maupun global.

"Ada keterbatasan pula sarana dan prasarana untuk lembaga PNFI.
Dalam praktiknya, penyelenggaraan PNFI acap terkendala pada keterbatasan fasilitas dan teknologi yang memadai. PNFI sangat memerlukan dukungan fasilitas yang adaptif dan inovatif. Tanpa perhatian yang cukup dari pemerintah melalui Dirjend khusus, dukungan ini tidak akan dapat terpenuhi secara maksimal," lontar dia.

Dikatakan, terhambatnya peningkatan kapasitas tenaga pendidik di PNFI yang mengandalkan tenaga pendidik yang mampu memberikan bimbingan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Sejak dihapusnya Ditjend PNFI, peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang memadai, khususnya dalam mengajar di komunitas atau daerah terpencil, belum menjadi perhatian utama.

"Melihat berbagai tantangan di atas, kami dengan hormat mengusulkan agar Kemendikdasmen RI mempertimbangkan pembentukan kembali Dirjend PNFI," tandasnya.

Dengan ada Ditjend PNFI di Kemendikdasmen RI, pihaknya yakin PNFI akan lebih terkelola dengan baik, berkesinambungan dan efektif dalam menjangkau masyarakat luas. Dia percaya PNFI adalah investasi jangka panjang yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, produktif dan berdaya saing. 

Apabila pengelolaan dan dukungan terhadap PNFI tidak ditangani secara khusus, imbuh dia, maka peluang besar untuk memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi melalui pendidikan akan terlewatkan.

"Kami juga berharap dengan adanya Dirjend yang khusus menangani PNFI, berbagai program seperti pelatihan vokasional, keterampilan hidup, pemberdayaan pemuda dan pelatihan kewirausahaan akan semakin banyak dijalankan. Juga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas," pungkasnya.