Pemkab Cilacap Raih Penghargaan Bergengsi dari Ombudsman RI

KUASAKATACOM, Cilacap- Pemerintah Kabupaten Cilacap berhasil meraih penghargaan bergengsi dalam ajang penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024 yang diadakan oleh Ombudsman RI. 

penghargaan itu diberikan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, kepada Pj. Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, pada acara yang diselenggarakan di Hotel Le Meridien Jakarta pada Kamis (14/11) sore.

BERITA TERKAIT:
Ombudsman Perwakilan Jateng Lakukan Refleksi Akhir Tahun, Soroti Masalah Pendidikan dan Kesehatan
Rembang dan Jepara Raih Penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Ombudsman RI
Ombudsman Apresiasi Kinerja Pelayanan Publik Pemda di Jateng
Pemprov Jateng Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari ORI
Pemkab Cilacap Raih Penghargaan Bergengsi dari Ombudsman RI

Predikat kepatuhan yang diterima Pemkab Cilacap sangat tinggi dengan nilai 98,54, menempatkan Kabupaten Cilacap dalam jajaran 10 besar kabupaten terbaik di Indonesia. Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa tujuan utama Ombudsman RI adalah mengatasi laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi oleh penyelenggara pelayanan publik sekaligus mencegah terjadinya maladministrasi. 

Upaya ini dilakukan antara lain melalui survei kepatuhan untuk mengukur sejauh mana standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Pada penilaian tahun ini, Ombudsman RI melibatkan 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten. penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Ombudsman kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memiliki kinerja pelayanan publik yang baik, sekaligus diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas layanan publik secara berkesinambungan.

Penganugerahan ini bertujuan memberikan informasi tentang hasil penilaian kepatuhan, mengapresiasi penyelenggara layanan yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan demi mencegah maladministrasi.

Indikator dan variabel yang digunakan dalam penilaian tahun ini tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Hasil akhir mencakup pemantauan produk pengawasan Ombudsman seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Analisis (LHA), dan Rekomendasi yang perlu dilaksanakan oleh penyelenggara layanan.

Pj. Bupati Cilacap, M. Arief Irwanto, menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi kehormatan besar sekaligus pendorong bagi Pemkab Cilacap untuk terus meningkatkan kualitas layanan pemerintahan. "penghargaan ini akan memotivasi kami untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih baik lagi," ungkap Arief.