Ilustrasi

Ilustrasi

Tak Mimpi Jadi Petani

Hasan Aoni*

Produksi tani tengah berada di titik nadir meski penggunaan obat pestisida dan kimia sintetik takarannya melebihi dosis.

Jumat, 17 Juli 2020 | 09:33 WIB - Persuasi
Penulis: - . Editor: Wis

Saya tak pernah bermimpi menjadi petani. Kisah kesengsaraan mereka sejak jaman Soeharto sampai setidaknya tiga tahun lalu, bikin saya seperti orang tua pada umumnya: memesan kepada anak-anak kelak jangan pernah bercita-cita menjadi petani. Bercocok tanam boleh, tapi jangan memilih bertani sebagai profesi. Berita kerugian petani yang terus-menerus terjadi bikin hampir semua orang tua berpikir seperti saya. Coba tanyakan kepada petani, mereka bahkan tidak ingin anak-anaknya menjadi petani.

Saat muda saya kerap membaca buku dan artikel tentang pertanian dan menjadi paham mengapa petani kita tidak bisa hidup sejahtera. Ia, kata pengamat sosial-ekonomi, dimiskinkan supaya rakyat dan PNS yang penghasilannya pas-pasan masih kuat membeli beras. Oke, itu di jaman Soeharto. Apa sekarang problemnya sama? Kurang lebih. Yang khas saat ini pertanian tidak lagi menjadi sektor prioritas. Yang dipentingkan dalam kebijakan ini adalah ketahanan pangan, bukan kemandirian dan kedaulatan pangan. 

Apa bedanya? Ketahanan pangan mengutamakan penyediaan pangan secara cukup dalam kurun tertentu, mengabaikan dari mana asal pangan diperoleh. Misal, jika produksi dalam negeri anjlok entah oleh serangan hama atau perubahan musim kemudian harga melonjak, pemerintah mengaturnya dengan impor. Dalam jangka pendek mungkin bagus, karena bisa mengatasi persediaan. Suplai pangan tercukupi dan pelonjakan harga bisa terkendali. Kata kunci ketahanan pangan adalah pengendalian pasar dengan solusi impor. Siapa yang diuntungkan? petani luar negeri dan kestabilan politik. Siapa yang dirugikan? Tentu saja petani dalam negeri. 

Saat suplai pangan di pasar berkurang seharusnya petani diuntungkan, karena harga jual bakal naik. Tetapi, peluang ini tak pernah terjadi dalam sejarah pertanian Indonesia, sebab kebijakan ketahanan pangan tidak berbasis pada kemandirian pangan di dalam negeri. Itu terjadi terus-menerus sampai rasanya tidak ada resep ajib untuk mengubah keterpurukan petani selama ini. Dalam posisi seperti ini orang tua dan petani berkesimpulan bahwa pertanian bukan pilihan profesi yang menjanjikan untuk masa depan.

Apakah sikap saya benar? Tentu saja kalau pertimbangannya pribadi. Tapi, apa beda saya dengan pemerintah kalau pertanian tidak menjadi prioritas? Kepala saya mulai pusing memikirkan banyak hal dan butuh minum analgetik segera. Apalah saya yang tidak mengerti pertanian ingin mengubah keadaan? Apa kekuatan saya? Pemerintah bukan, kaya juga tidak. 

Apakah nalar saya salah dan pemerintah benar? Kalau benar, mengapa para petani terus terpuruk? Saya yakin pemerintah tidak ingin membiarkan rakyatnya hidup terpuruk. Untuk mengetahui kebenaran itu, saya memilih terjun sendiri menjadi petani, supaya apa kata buku dan data-data statistik itu bisa saya rasakan melalui praktek partisipatif. Tak sulit bagi saya memulai, karena sudah 10 tahun ini tinggal bersama keluarga di pinggiran sawah dan bergaul dengan mereka.

Saya mulai bertani dengan memilih budidaya organik. Pilihan ini seharusnya tepat karena dua hal: pertama, produksi tani tengah berada di titik nadir meski penggunaan obat pestisida dan kimia sintetik takarannya melebihi dosis. Dampak overdosis bikin kesuburan tanah berkurang dan ekosistem terganggu. Kedua, harga obat-obatan melonjak sementara produksi dan pendapatan petani terus menurun.

Setelah tiga tahun bertani, saya berkesimpulan, cara organik bisa mengubah dua hal, tetapi tidak untuk yang satu ini: produksi naik dan petani bisa mandiri mencukupi kebutuhan obat dan pestisida secara organik, tetapi, harga? Tetap tidak bisa keluar dari sistem stabilitas ketahanan pangan yang terkendali tadi.

Bukankah produk organik bisa dijual lebih mahal? Yes, exactly!. Tapi, siapa yang mau membeli? Apakah pasar sudah teredukasi? Siapa yang mengedukasi? Semua pekerjaan rumah itu ternyata harus dilakukan sendiri oleh petani. Pemerintah menyediakan ruang ekspo, tetapi berkali-kali petani mengikuti, animo pembeli tidak lahir dari peristiwa itu. Para petani harus membentuk sendiri marketnya, menentukan sendiri packaging dan desainnya.

Itu pun tidak serta merta petani bebas menjual. Ada dua pagar yang harus dilalui, antara lain ijin edar produk berkemasan atau PAST dan sertifikat organik. Dua tantangan itu meski berat bisa dilalui petani. Tetapi jangan salah, untuk bisa lolos butuh waktu tahunan dan biaya yang tak sedikit. Tanpa pendampingan dan modal, rasanya sulit petani menghadapi tantangan itu sendiri.

Pertanyaannya, mengapa bukan pertanian pestisida sintetik yang diperketat aturannya? Kami pernah mendengar hasil uji kandungan karbamid (urea) dan logam berat pada beras hasil olahan pestisida dari sentra padi di Jawa Tengah melebihi ambang baku mutu. Tetapi, hasil lab itu tidak pernah dirilis. Konon kuatir bisa bikin konsumen gaduh. Di kalangan laboran soal beginian sudah jadi rahasia umum.

Pilihannya harus mandiri pangan. Tapi, ketika saya melihat angka impor beras dalam 10 tahun terakhir, ternyata Indonesia betul-betul sangat bergantung dan rasanya harus bersedih. Saya coba melihat lagi data 10 tahun sebelumnya, malah mendadak harus menangis. Saya putuskan berhenti melihat data-data itu, karena pasti akan sampai pada kesimpulan pemiskinan struktural tadi.

Apa sulitnya memraktekkan kemandirian pangan? Harusnya tidak ada sepanjang pertanian jadi prioritas. Bukankah hampir seluruh hamparan tanah di Indonesia adalah agraris? Tanah kita, kata teman-teman di Yayasan Obor Tani, bikin Vietnam, Thailand dan India yang tak punya gugusan valcano iri. Benar kata Koesploes, di sini tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman? Vietnam yang usia kemerdekaannya baru seumur jagung terbukti bisa. Thailand apalagi. India dan China dengan penduduk melebihi kita mampu memenuhi sendiri kebutuhan pangannya dan berlebihan.

Teman saya pernah mendampingi seorang bapak dan anaknya yang lulusan arsitek belajar bertani di Vietnam. Di sana mereka bertemu ahli netafim dan bertanya: apakah Indonesia mampu mandiri pangan? Ahli netafim yang berasal dari Israel itu spontan menjawab: sangat bisa! Terus apa soalnya? "Pemerintah kalian tidak support dan seringkali menyakiti hati investor yang ingin membantu", katanya.

Seminggu mereka berada di sana dan dua tahun setelah itu mereka membuktikan keberhasilannya. Dua minggu lalu karyanya dikunjungi Gubernur Jateng Mas Ganjar Pranowo. Saya turut senang mendengarnya. "Tidak semua yang punya green house di Vietnam pengusaha kuat. Ada juga petani kecil, tetapi mereka fully supported pemerintah dan swasta" tambah teman saya.

Sebagai orang tua, saya yang tak pernah bermimpi menjadi petani tidak berani lagi mencegah cita-cita anak-anak jika nanti mau bertani. Kemuliaan mereka siapa tahu akan berjalan seiring pemuliaan tanah yang mereka gali dengan atau tanpa bantuan pemerintah.

Salam dongeng!
*Hasan Aoni, Omah Dongeng Marwah


tags: #soeharto #petani #pertanian #bertani

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI