Keterbatasan dan Kelebihan Televisi dalam Peliputan Pilkada 2020

Oleh Teguh Hadi Prayitno

Berita di televisi adalah bagian dari sosialisasi pilkada yang dilakukan oleh media massa.

Minggu, 02 Agustus 2020 | 20:03 WIB - Persuasi
Penulis: - . Editor: -

PEMILIHAN kepada daerah atau pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 mendatang, nuansanya sudah mulai terasa beberapa bulan lalu. Meski peningkatan suhu politik tidak terlalu besar akibat pandemi covid 19 yang hingga kini belum jelas kapan berakhirnya. Pilkada serentak di Jawa Tengah akan berlangsung di 21 kabupaten dan kota, beberapa partai politik atau gabungan partai politik ada yang sudah mendeklarasikan pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota. Bahkan diprediksikan akan ada daerah yang hanya memiliki calon tunggal, seperti di kota Semarang dan Solo.  Hal itu tercermin dalam berita yang dimuat di media massa belakangan ini.

Munculnya berita di media massa terkait dengan pilkada serentak di  Jateng, baik berita yang datar-datar saja, hingga berita yang cukup “panas”, adalah bagian dari sosialisasi pilkada  yang dilakukan oleh  media massa. Di luar apa yang telah dilakukan penyelenggara resmi yaitu KPU, serta instansi terkait lainnya. Sehingga, media massa baik diminta atau pun tidak, tentu akan tetap menyosialisasikan pilkada melalui pemberitaan yang telah dilakukan selama ini.

Jurnalis televisi yang merupakan bagian dari media massa, dalam hal ini media televisi, tentu akan ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi yang juga berlangsung di provinsi luar Jawa Tengah, mengingat pilkada serentak ini akan berlangsung di seluruh tanah air. Berita-berita yang terkait dengan pilkada  secara sporadis sudah mulai menghiasi layar kaca. Intensitas berita yang muncul, akan semakin meningkat menjelang waktu pelaksanaan atau waktu pencoblosan, hingga menjelang pelantikan.

Netral adalah kata kunci yang harus dilakukan oleh para jurnalis selama melakukan peliputan dan pembuatan berita, agar tidak menimbulkan masalah. Dengan tidak netralnya para jurnalis dalam melakukan peliputan berita pilkada tersebut, maka masalah pasti akan muncul. Baik masalah yang ringan, seperti komplain dari tim kampanye cagub-cawagub atau pihak yang merasa dirugikan. Sampai gugatan ke jalur hukum, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan tersebut, tidak puas hanya mendapatkan hak jawab. Untuk bisa bersikap netral dalam melakukan peliputan berita, adalah dengan tetap memegang kode etik jurnalistik.  Di antaranya yaitu, berimbang dalam membuat berita, serta berimbang dalam menampilkan gambar di layar kaca. Meski kebijakan mengeluarkan gambar ada di newsroom, tetapi apabila sejak awal jurnalis televisi sudah berimbang dalam melakukan pengambilan gambar, tentu akan mempermudah penyajian berita yang berimbang di layar kaca. Tetapi apabila sejak awal jurnalis televisi yang ada di lapangan sudah tidak berimbang, maka gambar yang tersaji pun pasti sudah tidak berimbang. Di sinilah profesionalisme dan netralistas para jurnalis televisi di lapangan sangat diuji.

Partisipasi jurnalis televisi dalam pilkada, jangan hanya dimaknai sebatas sosoalisasi rangkaian pilgub, liputan kampanye, dan pelantikan saja. Berita-berita yang bersifat mengkritisi jalannya pelaksanaan pilgub, serta berita yang menampilkan berbagai persoalan baik menjelang hingga usai pilkada, hendaknya juga dimaknai sebagai bagian dari menukseskan jalanya pilkada serentak. Karena media massa atau pers sesuai dengan fungsinya diantaranya melakukan  kritik social yang menyuarakan aspirasi masyarakat, selain fungsi lainnya yaitu hiburan, pendidikan dan informasi.

Keterbatasan

Penayangan berita televisi memiliki keterbatasan bila dibandingkan dengan media cetak, online, dan radio. Durasi yang pendek, sangat tidak memungkinkan seluruh kegiatan baik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada dan pengawas pilkada, maupun kegiatan dari para bakal calon  dapat tercover semuanya dalam tayangan berita. Acara berita yang rata-rata di stasiun televisi durasinya sekitar setengah jam sampai satu jam, akan diisi dengan berbagai tema. Bahkan untuk televisi nasional, durasi yang hanya setengah jam hingga satu jam itu, juga akan diisi berita dari berbagai daerah dengan tema lain. Satu berita yang tayang, durasinya sekitar satu menit, terasa amat pendek. Sehingga bisa dipahami apabila ada pihak yang merasa kurang puas apabila menyaksikan tayangan yang sangat pendek tersebut. Terlebih lagi, bagi para calon kepala daerah  tentu kurang  puas, saat menyaksikan acara kampanye yang disiarkan dalam berita televisi hanya sebentar saja. Tapi itulah kenyataanya, media televisi memiliki keterbatasan terutama pendeknya durasi penayangan berita.

Kondisi itulah yang terkadang menjadikan para jurnalis televisi yang ada di lapangan, sering mendapatkan pertanyaan mengapa tayangan beritanya sangat pendek? Apabila semua pihak mengerti kondisi riil tersebut, tentu akan dapat memahami mengapa tayangan berita televisi tidak bisa memuaskan semua keinginan dari sumber berita. Oleh karena itu, media televisi hanya akan memilih sebagian yang dianggap sangat penting untuk ditayangkan, di antara rangkaian tahapan pilkada.

Kelebihan

Selain keterbatasan tersebut, media televisi tentu juga memiliki kelebihan, yaitu adanya visual atau gambar serta jangkauan yang luas sampai ke pelosok desa. Dengan visual yang tampil dalam layar kaca dan gratis, berita televisi yang tersaji, langsung dapat menggambarkan kondisi riil yang terjadi di lapangan, tanpa harus terlalu rumit dalam mencerna. Jangkuan pemirsanya pun juga luas sampai ke pelosok desa, sehingga memungkinkan rangkaian pelaksanaan pilkda 2020, dapat tersosialiasi hingga masyarakat ke lapisan paling bawah sekali pun.

Kurang puasnya sumber berita saat melihat tayangan berita televisi, yang hanya berdurasi  sekitar satu menit dapat dipahami apabila berita itu adalah berita “enak”. Misalnya berita kampanye calon kepala daerah, tentu keinginannya adalah semua yang tampil di panggung kampanye bisa ditayangkan, dan semua tokoh atau jurkam yang tampil bisa diwawancarai. Padahal itu sangat tidak mungkin.

Persoalannya menjadi lain saat berita yang tayang adalah berita yang “tidak enak” atau semacam berita kecurangan, politik uang, manipulasi, intimidasi, keberpihakan pihak tertentu kepada salah satu pasangan calon kepala daerah dan sebagainya. Tentu durasi yang hanya sekitar satu menit itu, terasa sangat panjang. Bahkan sudah cukup membuat jatuh reputasi pelaku kecurangan, pelaku manipulasi, dan tindakan tidak terpuji lainnya tersebut. Sebab di layar kaca semua yang ada di lapangan bisa terlihat dengan jelas, bukan hanya narasi berita tetapi juga audiovisual. Mungkin ini salah satu kelebihan media televisi. Terlebih lagi, tayangan berita televisi yang “tidak enak” tersebut selanjutnya menjadi viral di media sosial.

Dengan pertimbangan tertentu, media televisi terkadang tidak segan-segan melakukan siaran langsung untuk menyiarkan rangkaian kegiatan pilkda dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Masyarakat dari berbagai lapisan dan pelosok desa, bisa menyaksikan tayangan berita secara live tersebut, secara gratis di televisi rumah masing-masing. Kemudahan masyarakat menyaksikan tayangan berita yang disiarkan secara live itu, boleh dibilang sebagai salah satu kelebihan media televisi.

Kerja besar dari kru media televisi dalam melakukan siaran langsung itu, bisa dimaknai sebagai salah satu partisipasi yang dilakukan jurnalis televisi untuk mensukseskan pilkda serentak 2020. Selain juga sebagai kontrol sosial agar pilkda bisa berlangsung dengan sukses, jujur, aman, dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Tengah.

Dr Teguh Hadi Prayitno MM, MHumMH adalah Ketua Ikatan Jurnalis televisi Indonesia (IJTI) Jawa Tengah.


tags: #pilkada 2020 #televisi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI