Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, PhD

Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, PhD

Terkait Pasal Penghinaan Presiden, Wijayanto: Otoriterisme, Kebebasan Sipil Tergerus

Pasal ini menandakan kemunduran demokrasi.

Rabu, 09 Juni 2021 | 12:40 WIB - Persuasi
Penulis: Ririn . Editor: Fauzi

Pada draf RUU KUHP terdapat pasal 218, 219, dan 353 terkait penghinaan presiden dan DPR. Penghina presiden dapat dipenjara 4,5 tahun. Sementara penghina lembaga negara, seperti DPR, bisa dibui dua tahun. Pasal ini pun menuai banyak kontroversi. Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan, Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) Wijayanto, PhD menyebut hal ini menjadi salah satu bukti kemunduran demokrasi. 

"KUHP perlu kita posisikan, produk hukum itu kan tidak muncul secara tiba-tiba. Tapi dia muncul di sebuah masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara, dan dengan sendirinya maka produk hukum ini lahir dari dinamika dari sebuah negara itu," ujar Wijayanto kepada Tim KUASAKATACOM melalui pesan WhatsApp, Rabu (9/6).

Menurutnya, Indonesia saat ini sedang mengalami kemunduran demokrasi yang sangat serius. Ditandai oleh berpalingnya para politisi yang terpilih secara demokratis dari nilai-nilai dan tatanan demokrasi. Bahkan berputar balik ke arah otoriterisme. 

BERITA TERKAIT:
Terkait Pasal Penghinaan Presiden, Wijayanto: Otoriterisme, Kebebasan Sipil Tergerus
AJI dan IJTI Minta DPR-Pemerintah Tunda Pembahasan RUU KUHP

KUHP ini, kata Dosen Fisip Undip ini, adalah refleksi dari kemunduran demokrasi. Mengapa? Salah satu ciri penting kemunduran demokrasi Indonesia adalah tergerusnya kebebasan sipil. Masyarakat mulai takut mengeluarkan pendapat. "KUHP ini justru akan semakin memperkuat ketakutan itu dan semakin tak mendukung kebebasan sipil," katanya.

Meski demikian, ia menyebut kemunculan KUHP ini tidak mengejutkan. Tendensi anti demokrasi dan otoriterisme itu memang sudah kuat berlangsung. "Nah KUHP ini hanya semakin menguatkannya saja," lanjutnya.

Sementara itu, Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri mengungkapkan BJ Habibie dan Gus Dur tak pernah menggunakan pasal 134 KUHP mengenai penghinaan presiden. Meski di eranya para demonstran sudah bisa dikenai pasal tersebut, keduanya tak memakai pasal tersebut. Gus Dur pun menghapus pasal tersebut.

Pasal 134 KUHP berbunyi “Penghinaan dengan sengaja terhadap presiden atau wakil presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Lantas, mengapa di rezim ini justru pasal serupa akan disahkan? Terkait hal ini, Wijayanto menyebut dalam sejarah republik, pemikiran-pemikiran Gus Dur dikenal sebagai yang paling progresif. Dia adalah seorang demokrat. 

Mengenai RUU KUHP ini, lanjut dia, sebenarnya bisa kita rujuk pada hukum Belanda pada masa kolonial. "Tapi kita mesti kudu ingat bahwa itu dibuat sebagai alat penjajah untuk menundukkan masyarakat jajahannya. Jadi menjadi ironis bahwa itu dipakai oleh pemerintah negara Indonesia untuk menundukkan warga negaranya. Kita kan bukan menjajah warga kita sendiri," pungkasnya.

Pasal tersebut, masuk dalam Bab II soal Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 218 ayat 1 berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 218 ayat 2 berbunyi:

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 berbunyi:

 

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Denda kategori IV yang dimaksud di atas, yaitu maksimal Rp 200 juta (Pasal 79 RUU KUHP). Namun RUU KUHP menegaskan delik di atas adalah delik aduan. Karena delik aduan, aparat tidak bisa menindak apabila Presiden/Wapres tidak mengadu ke aparat kepolisian. Hal itu diatur dalam pasal 220 ayat 1 dan 2:

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal soal penghinaan DPR masuk dalam Bab IX Tindak Pidana Terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara pada Bagian Kesatu, Penghinaan Terhadap Kekuasaan Umum, dan Lembaga Negara.

Pasal 353 RUU KUHP, berbunyi:

(1) Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.

Bunyi Pasal 354 RUU KUHP:

Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 240 KUHP berbunyi:

Setiap Orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Bunyi Pasal 242 RUU KUHP:

"Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.


tags: #ruu kuhp #wijayanto #persuasi #penghinaan presiden

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI