Ilustrasi.

Ilustrasi.

Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemindahan Narapidana Internasional

Ade Malneda Putra*

Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi.

Senin, 06 September 2021 | 17:50 WIB - Persuasi
Penulis: - . Editor: Wis

DAMPAK dari globalisasi di bidang informasi dan transportasi yang menjadikan orang mudah berpindah dari satu negara ke negara lain, sudah merambah dalam dunia Kejahatan Transnasional (Transnational Crime) yang cenderung semakin meningkat perkembangannya. Kejahatan-kejahatan narkotika/ psikotropika, illegal loging, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, pencurian ikan di laut, dan kejahatan lain yang melintasi batas wilayah dan melibatkan yurisdiksi dari berbagai negara, memungkinkan para pelaku kejahatan berpindah tempat dari satu tempat suatu negara tertentu ke tempat di suatu negara yang lain dan melakukan suatu rangkaiankejahatan yang terjadi di beberapa negara.

Perlindungan bagi setiap Warga Negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu Negara. Begitu juga Negara Indonesia wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun berada. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke 4 (empat) yang menyebutkan bahwa “untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Pada batang tubuh UUD 1945 pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Filsafat ilmu bermanfaat untuk membangun diri kita sendiri dengan berpikir secara radikal (berpikir sampai ke akar-akarnya), kita mengalami dan menyadari keberadaan kita. Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian, dapat disimpulkan bahwa Filsafat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia adalah reintegrasi sosial dimana seharusnya masyarakat ikut bertanggung jawab dalam upaya pembinaan pelanggar hukum. 

BERITA TERKAIT:
DPD RI: Amandemen Diperlukan Dalam Evaluasi Konstitusional Indonesia
Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemindahan Narapidana Internasional

Pelaksanaan pembinaan sedapat mungkin memberikan ruang yang luas bagi masyarakat dan pelanggar hukum untuk saling berinteraksi. Oleh karenanya, pelaksanaan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan juga harus melibatkan secara aktif masyarakat dan sedapat mungkin mendekatkan para pelanggar hukum dalam kehidupan masyarakat, situasi yang mendorong narapidana untuk dapat melakukan proses rehabilitasi, reintegrasi, dan reasosiasi dengan cepat seharusnya berlaku secara universal dalam arti tidak hanya untuk WNI yang menjalani pidananya di Indonesia namun juga WNI yang menjalani pidananya di luar negeri, termasuk WNA yang menjalankan pidananya di Indonesia. Instrumen perpindahan tersebut dalam hukum internasional  dikenal  dengan Transfer of Sentenced Person/TSP (transfer narapidana).

 

Dari rangkaian peristiwa atau kejadian di atas, sebagai akibatnya seseorang warga Negara tertentu ditangkap dan diproses berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sebaliknya ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditangkap dan diproses berdasarkan hukum dan peraturan Negara tertentu tempat kejahatan tersebut dilakukan oleh WNI. Menjalani pidana di Negara asing membawa berbagai permasalahan terutama dilihat dari upaya pembinaan narapidana. Karena itu, peraturan mengenai pemindahan narapidana antarnegara yang memungkinkan narapidana menjalani pidana di negaranya sendiri merupakan instrumen hukum penting. 

Saat ini ketiadaan payung hukum di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemindahan narapidana menjadi kendala dalam menindaklanjuti tawaran kerjasama dari negara lain dalam bentuk transfer narapidana internasional. Sementara itu, Indonesia sendiri mempunyai kepentingan yang besar mengingat saat ini banyak WNI yang dijatuhi pidana dan sedang menjalankan pidananya di luar negeri. Untuk itu keberadaan payung hukum dalam proses Transfer of Sentenced Person dapat dipandang sebagai hal yang mendesak dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk narapidana WNI yang menjalani pidana di luar negeri.

Maka dari itu, menurut pendapat Penulis perlu adanya mekanisme pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara secara materil dan formil, politik hukum yang akan dipilih oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan pemindahan narapidana antarnegara, apakah akan menganut continuous atau conversion, serta politik hukum pemerintah terkait para stakeholder pemindahan narapidana antarnegara.

*Ade Malneda Putra: Penulis adalah Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Jambi.


tags: #uud 1945 #kejahatan transnasional #yuridiksi

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI