Agustin Iswar Siap Terapkan Reformasi Birokrasi Bebas KKN dan Sistem Merit yang Objektif

KUASAKATACOM, Semarang– Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang nomor urut 01, Agustina Wilujeng dan Iswar Aminuddin, menegaskan rencana mereka untuk menerapkan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Semarang. 

Hal itu disampaikan oleh Iswar Aminuddin dalam debat kedua yang diadakan KPU Kota Semarang di Hotel Patra Jasa pada Jumat (8/11/2024) malam, dengan tema Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

BERITA TERKAIT:
Agustina Wali kota Semarang, Ajak Mahasiswa Muhammadiyah Aktif Berorganisasi
Agustina-Iswar Sampaikan Kebijakan Pembangunan Kota Semarang di Musrenbang
Wali Kota Semarang Agustina Bangun Rumah Inspirasi di Mijen, untuk Support Kalangan Disabilitas
Walikota Semarang Agustina Komitmen Selesaikan Masalah Banjir dalam Lima Tahun
Wali Kota Semarang Agustina Siapkan Sekolah Swasta Gratis untuk Pendidikan Warganya

Iswar dalam debat tersebut, menegaskan komitmen Agustin Iswar untuk menerapkan birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). "Meski dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan, perlu ada evaluasi dan penguatan dalam reformasi birokrasi," tandas Iswar.

Ia juga menyoroti masalah promosi, mutasi, dan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Iswar, saat ini Indeks Profesionalisme ASN mencapai 85,99, oleh itu pasangan Agustin Iswar berkomitmen untuk menerapkan sistem merit secara objektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sistem merit mengedepankan kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Iswar juga menyoroti rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang masih berada di angka 3,89. Hal ini mencerminkan penggunaan teknologi informasi yang belum efektif. 

"Ke depan, Agustin Iswar akan mengintegrasikan aplikasi dan portal layanan serta meningkatkan konsep smart city yang mendukung lingkungan, kualitas hidup, mobilitas warga, ekonomi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan," jelasnya.

Selain itu, mereka juga berencana mempercepat respon dan memberikan kepastian waktu dalam penanganan pengaduan masyarakat melalui satu aplikasi terpadu.

Dengan langkah-langkah ini, mantan Sekda Kota Semarang tersebut optimis bahwa reformasi birokrasi yang menggambarkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bebas KKN, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas akan terwujud di Kota Semarang.