Sekolah Gratis Hanya Angan-Angan, Anggota DPD RI Kritik Keterbatasan Anggaran Pendidikan

Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Muhdi mengkritik wacana sekolah gratis yang diwajibkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tidak realistis 

Menurutnya, keterbatasan anggaran pendidikan nasional menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kebijakan tersebut

Anggota DPD RI dari Jawa Tengah, Muhdi menilai bahwa alokasi dana pendidikan saat ini masih tergolong rendah dan belum digunakan secara efektif

Ia juga mengungkapkan bahwa dana yang tersedia di tiga kementerian utama yaitu Kemendikbud, Kemenag, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, masih sangat terbatas

Kondisi tersebut akan berdampak langsung pada satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, menurutnya, sekolah negeri pun belum bisa memenuhi standar pelayanan minimal

Sementara itu, sekolah swasta yang berkualitas terpaksa harus menutup kekurangan dana secara mandiri

Muhdi juga menyoroti rencana pendanaan sekolah swasta gratis melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai tidak realistis 

Ia membandingkan jumlah dana bos yang hanya sekitar Rp 70 ribu per siswa per bulan dengan kebutuhan riil sekolah swasta unggulan

Dalam kesempatan ini, Muhdi juga memanfaatkan momen pembahasan ruu Sisdiknas yang masuk Prolegnas prioritas untuk mendorong reformasi total dalam sistem pendidikan nasional

Ia menilai bahwa pembaruan ini perlu menjawab tantangan zaman dan tidak sekadar menyentuh aspek struktural

Terkait wacana sekolah swasta gratis itu juga dikritisi oleh pihak sekolah swasta di Semarang, salah satunya SD Supriyadi 02 Semarang

Kepala sd Supriyadi 02 Semarang, Karsono menyatakan pihaknya tidak sependapat dengan wacana tersebut

Dia menilai kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan secara merata karena tidak semua sekolah mendapat dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah