Dorong Jurnalis Makin Kompeten, AMSI Jateng Gelar Pelatihan Dalam Bentuk FGD

Ketua AMSI Jateng, Nurkholis mengatakan jurnalis dan pengelola media online perlu dibekali kemampuan yang kompeten dalam menghadapi isu tertentu, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah isu soal tambang ilegal

Jumat, 22 September 2023 | 22:12 WIB - Berita
Penulis: red . Editor: -

Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI Jawa Tengah menggelar pelatihan dalam bentuk forum group discussion atau FGD pada rabu pagi 20 september 2023, FGD yang digelar di Hotel Patra Semarang itu membahas isu tambang ilegal di Banyumas, peserta dari FGD tersebut diantaranya anggota AMSI Jateng dan sejumlah media mainstream

Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi jurnalis media online di Jateng, dalam menjalankan tugasnya ataupun ketika menghadapi isu-isu tertentu, salah satunya isu pertambangan yang kini semakin menjadi perhatian

Ketua AMSI Jateng, Nurkholis mengatakan jurnalis dan pengelola media online perlu dibekali kemampuan yang kompeten dalam menghadapi isu tertentu, salah satu isu yang menjadi perhatian adalah isu soal tambang ilegal

 

Selain Ketua AMSI JAteng, FGD tersebut juga diisi oleh sejumlah narasumber di antaranya Ketua Asosiasi Tambang Batuan Indonesia Supriyanto, Kabid Minerba Dinas ESDM Jateng Agus Sugiyarto, pengamat ekonomi energi Fahmi Radhy, serta Panit Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng Didik Tri Wibowo

Pada kesempatan tersebut, Ketua ATBI Jateng Supriyanto mengaku permasalahan tambang ilegal tidak bisa dilepaskan dari supply dan demand atau ketersediaan dan permintaan material pertambangan

Supriyanto juga mengatakan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku material tersebut, tak jaramg pihak pelaksana proyek turut menggunakan jasa pelaku tambang ilegal

Sementara itu Kabid Minerba Dinas ESDM Jateng Agus Sugiyarto mengatakan permasalahan tambang ilegal hingga saat ini antara supply dengan demand tidak imbang, apa yang disampaikan oleh atbi merupakan kebenaran yang sama di lapangan

Agus juga mebgatakan kebutuhan konstruksi di Jateng tidak diperhitungan dan tidak dipertimbangkan sumbernya, sehingga tidak ada sinkronisasi oleh kabupaten dengan pemerintah pusat

***

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI