Pemkab Kudus Tahun Ini Prioritaskan Rehabilitasi Sekolah, Anggaran Capai Rp14,7 Miliar 

KUASAKATACOM, Kudus - Pemkab Kudus berupaya menggarap serius program rehabilitasi sekolah pada tahun anggaran 2023. Program ini akan menjadi program prioritas pemda. 

Bupati Kudus HM Hartopo menyebut program ini diprioritaskan karena sifatnya cukup krusial karena banyak sekolah rusak akibat terdampak bencana. 

BERITA TERKAIT:
PJ Bupati Kudus Minta Warga Waspadai Potensi Kebakaran di Musim Kemarau
Petani Keluhkan Harga Kencur Anjlok, Bupati Kudus Perintahkan OPD Larisi 
DPRD Kudus Usulkan Tiga Nama untuk Pj Pengganti Bupati Hartopo 
Serapan DBHCHT di Semester Pertama 2023 Masih Rendah, Bupati Kudus Minta OPD Optimalkan Semua Program Kerja
Bupati Kudus Beri Perhatian pada RPSDM Muria Jaya, Salurkan Hibah 70 Paket Kasur 

Hartopo menegaskan, perbaikan sekolah harus segera dilakukan supaya tidak mengganggu kegiatan belajar dan mengajar di kelas. Sarana dan prasarana pendidikan yang rusak harus segera diperbaiki untuk menunjang keberlangsungan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Kudus.

"Perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan harus dilakukan supaya tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar," terangnya.

Atas sekolah yang rusak, Hartopo meminta jajarannya untuk segera melakukan rehabilitasi.

Menurut dia, kondisi bangunan sekolah yang rusak, seperti plafon ambrol tidak akan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Karena berpotensi membahayakan siswa maupun tenaga pendidik. 

Pihaknya mengimbau kepada kepala sekolah untuk pro aktif melakukan monitoring keadaan bangunan sekolah secara berkala. Sehingga, bisa dilakukan antisipasi lebih dini atas hal-hal yang tidak diinginkan. 

"Paling tidak, sekolah mengecek kondisi kelas-kelas agar kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan lancar. Jika ada kebocoran genting, bisa diperbaiki secepat mungkin," ucapnya. 

Selain itu, bupati juga berharap tenaga pendidik dan kependidikan di setiap sekolah, ikut serta merawat bangunan pendidikan yang ada. 

Pihaknya menghimbau kepada pihak terkait untuk selalu melakukan koordinasi jika ditemukan fisik bangunan yang mengkhawatirkan, dan membutuhkan penanganan segera. 

"Jika ditemukan fisik bangunan yang mengkhawatirkan, segera koordinasi dengan pemerintah daerah melalui Disdikpora," imbaunya.