Hubungi Netanyahu, Joe Biden Minta Israel-Palestina Gencatan Senjata

KUASAKATACOM, Washington DC - Presiden Amerika Serikat, Joe Biden meminta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu untuk melakukan gencatan senjata atas serangan terhadap Palestina, Senin (17/5/2021) waktu setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Gedung Putih.

Dilansir dari AFP, Selasa (18/5/2021), pihak Gedung Putih menerangkan bahwa Presiden AS menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata. "Presiden menyatakan dukungannya untuk gencatan senjata dan membahas keterlibatan AS dengan Mesir dan mitra lainnya untuk mencapai tujuan itu," jelasnya.

BERITA TERKAIT:
Tingkatkan Hubungan Bilateral, Menhan RI-AS Teken Pengaturan Kerja Sama Pertahanan
Selain Minta Hentikan Konflik di Gaza, Jokowi Juga Ajak AS Berkontribusi Ciptakan Perdamaian Dunia
Tiba di Gedung Putih Amerika, Jokowi Ajak Joe Biden Hentikan Konflik di Gaza
Tiba di Washington DC, Presiden Jokowi Segera Temui Joe Biden di Gedung Putih
Dukung Palestina, Bella Hadid Kirim Surat Terbuka ke Presiden Biden 

Kendati demikian, Gedung Putih kembali menegaskan bahwa Joe Biden tetap mendukung apa yang dilakukan Israel. Bahkan, hingga kini Joe Biden menolak bergabung dengan pemimpin dunia lainnya yang mengecam Israel.

"Dukungan kuatnya terhadap hak Israel untuk mempertahankan diri dari serangan roket tanpa pandang bulu," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan turut mengkritik atas sikap yang dikeluarkan Joe Biden. Erdogan menyebut Presiden Amerika itu sedang menulis sejarah dengan tangan berdarah. Kritik itu disampaikan dalam pidato yang disiarkan tv nasional. "Anda sedang menulis sejarah dengan tangan berdarah Anda," kata Erdogan dilansir dari AFP, Selasa (18/5/2021).

Dalam pidato tersebut, Erdogan juga menyebut Israel sebagai negara teroris. Dia juga menyebut Amerika Serikat telah menjual senjata ke Israel. "Hari ini kami melihat tanda tangan Biden pada penjualan senjata ke Israel," kata Erdogan pada Senin mengacu pada laporan media AS tentang pengiriman senjata baru yang disetujui oleh pemerintahan Amerika Serikat.