Pemkot Semarang Terima WTP dari BPK, Namun Masih Ditemukan Sejumlah Permasalahan

KUASAKATACOM, Semarang - Pemerintah Kota Semarang menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) tahun 2022, pada Selasa (30/5). 

Opini WTP ini menjadi torehan WTP ke-7 berturut-turut yang diraih oleh Pemerintah Kota Semarang atas pelaporan anggaran yang dilaksanakan. Hasil tersebut diterima langsung oleh WaliKota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dari Hari Wiwoho, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Jawa Tengah, di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah di Jalan Perintis Kemerdekaan, Semarang.

BERITA TERKAIT:
KONI Kota Semarang Usahakan Prestasi Olahraga Lebih Tinggi
Demi Tumbuh Kembang Anak, Mbak Ita Minta Gerakan Makan Ikan Gencar Dilakukan
Seorang Pria Tenggelam di Sungai BKT Semarang Timur
Bawaslu Kota Semarang Gelar Rapat Evaluasi SDM Pengawas Pemilu
Bawaslu Kota Semarang Buka Pendaftaran Panwaslu Kecamatan untuk Pilkada 2024

“Alhamdulillah Pemkot Semarang mendapat opini WTP yang ketujuh kali berturut-turut. Dan hasil ini sekaligus menjadi cambuk, pembelajaran serta acuan LKPD tahun 2023,” ungkap Mbak Ita, sapaan akrab Walikota. 

Lebih lanjut dirinya menegaskan akan segera menindaklanjuti rekomendasi BPK ini dalam waktu 60 hari ke depan. 

Pihaknya juga memastikan bahwa dirinya bersama jajaran Pemerintah Kota Semarang akan terus berproses menjalankan percepatan pembangunan dengan tetap taat pada peraturan yang ada. Ke depan, pihaknya juga akan terus meminta arahan dari BPK sebagai penyempurnaan LKPD tahun 2023.  

“Ini semua merupakan upaya kami agar selalu sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada. Ini semua milik rakyat yang harus kembali dan diaudit untuk rakyat,” tegas Mbak Ita. 

Karenanya, Mbak Ita berharap kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang agar dapat kembali meraih opini WTP dengan mandul atau nol rekomendasi.  

Sementara, Hari Wiwoho, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah mengungkapkan berdasar hasil pemeriksaan BPK, masih ditemukan permasalahan-permasalahan yangperlu segera ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut antara lain Pembayaran belanja pengangkutan sampah jalan protokol dan sampah pasar tidak sesuai volume riil mengakibatkan kelebihan pembayaran; Bukti pertanggungjawaban belanja BBM tidak terkonfirmasi PT PPN sehingga tidak diyakini kewajarannya; dan Penyelenggaraan pekerjaan swakelola belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan mengakibatkan terjadi penyimpangandalam penyelenggaraan pekerjaan swakelola.