DPRD Jateng Tolak Realokasi Anggaran Rp2,4 Triliun untuk 10 Program Prioritas Pj Gubernur, Ini Alasannya

KUASAKATACOM, Semarang - DPRD Jawa Tengah menolak rencana realokasi anggaran KUA PAS RAPBD Tahun 2024 oleh Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyebut seluruh fraksi tidak setuju dengan realokasi untuk 10 program prioritas Pj Gubernur Jateng tersebut.

"Saat ini masih dalam pembahasan. Nanti kita lihat kesepakatannya seperti apa," ungkap Sumanto.

BERITA TERKAIT:
DPRD Jateng Tolak Realokasi Anggaran Rp2,4 Triliun untuk 10 Program Prioritas Pj Gubernur, Ini Alasannya
Anies Alihkan Tunjangan PNS Rp2 Triliun untuk Bansos
DPRD Jepara Tunggu Hasil Realokasi Anggaran

Menurutnya hal ini wajar dalam dinamika pembahasan anggaran. 

“Itu kan dinamika dan masih proses pembahasan. Dewan akan melakukan koreksi terhadap anggaran yang akan Pemprov Jateng realokasi. Kemarin baru rapat (banggar) sekali. Namanya masih pembahasan ya dinamikanya banyak, belum final,” imbuhnya.

Kalangan legislator menolak realokasi anggaran bernilai total sekitar Rp2,4 triliun itu karena menggunakan anggaran yang sudah disepakati dan dijalankan sebelumnya oleh Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng.

anggaran yang akan Pemprov Jateng realokasi itu antara lain anggaran insentif guru keagamaan Rp247,2 miliar, anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem Rp243,4 miliar, anggaran bantuan operasional sekolah daerah Rp142,8 miliar, anggaran Bina Marga Rp200 miliar, dan anggaran rumah tidak layak huni (RTLH) Rp80 miliar.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Masruhan Samsurie, menegaskan menolak rencana penghapusan anggaran insentif guru keagamaan (guru madin, TPQ, dan pondok pesantren) se-Jateng, termasuk anggaran BOS Daerah Jateng pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp142 miliar dan BOS daerah untuk siswa madrasah Aliah negeri dan swasta sebesar Rp27 miliar.

Menurutnya, realokasi anggaran tersebut berpotensi dan berdampak sangat serius bagi masyarakat, khususnya 250 ribu guru keagamaan yang telah mengabdi tanpa pamrih di bidang pendidikan nonformal selama ini.

“Jika menghilangkan tambahan insentif yang hanya sebesar Rp100.000 per bulan ini, akan sangat mengganggu rasa kemanusiaan. Mereka sudah mengabdi lama, berjasa untuk terus membina, membimbing akhlak anak-anak didik kita di tengah-tengah masyarakat. Jika mau menghilangkan yang hanya Rp100.000 per bulan ini, ini tentu sangat memprihatinkan,” tutur Masruhan.

Sementara itu Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana ketika ditanya enggan berkomentar lebih jauh. 

“Itu nantilah ya, belum final. Gak usah bicara itu dulu,” ujar Nana.

Kesepuluh program prioritas Pj Gubernur Jateng itu meliputi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 secara luber dan jurdil, menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan, penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan tengkes (stunting).

Kemudian, ada penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan), polusi, dan karhutla, peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi, pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif, pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi, pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta meningkatkan pengawasan internal aparatur sipil negara (ASN).