BBPJT: Penamaan Anak Pengaruhi Kelestarian Bahasa Daerah

KUASAKATACOM, Semarang - Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah (BBPJT) menyebut ada banyak hal yang menyebabkan terancamnya kelestarian bahasa daerah. Salah satunya yakni makin sedikitnya penamaan anak menggunakan bahasa daerah. Saat ini, orang tua, cenderung menamai anaknya dengan sebutan modern. 

"Itu salah satunya. Karena (nama, red.) itu domain dalam bahasa itu sendiri. Itu yang tadinya, menjadi ciri khas. Misalnya, kalau Sunda kan ada Asep, Cecep. Kalau di sini (Jawa, red.) ada Joko, misalnya. Sekarang sudah berubah dengan bahasa lain yang luar biasa," kata Kepala BBPJT Dr. Syarifuddin MHum usai "Rapat Koordinasi Program revitalisasi bahasa daerah bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Jateng", di Hotel Novotel Semarang, Senin (26/2). 

BERITA TERKAIT:
Gandeng UPT Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta, BBPJT Laksanakan Matrikulasi bagi Mahasiswa Asing
BBPJT Resmi Buka Pendaftaran Duta Bahasa Jawa Tengah 2024
Dekatkan Siswa ke Bahasa Jawa, BBPJT Gelar Bimtek Pengajar Utama SD
BBPJT: Penamaan Anak Pengaruhi Kelestarian Bahasa Daerah
BBPJT Kembali Gulirkan Program Revitalisasi Bahasa Daerah

Ia menegaskan penamaan anak dengan mengambil bahasa daerah atau istilah khas daerah merupakan salah satu bentuk pelestarian bahasa daerah, yakni dengan mempertahankan penggunaannya.

"Itulah memang tadi migrasi bahasa yang kami khawatirkan. Namun, bagaimana pun sebenarnya dengan adanya gempuran dan benturan bahasa, kalau penuturnya menggunakan, aman sudah," jelasnya. 

Syarifuddin mengingatkan bahwa maju mundurnya bahasa sangat bergantung dengan penuturnya yang harus memiliki sikap positif atau rasa cinta terhadap bahasa daerah yang menjadi warisan budaya nenek moyangnya.

"Kalau penutur tidak mempunyai sikap positif atau rasa cinta kepada bahasanya, ya (bahasa, red.) akan mati. Kalau tidak digunakan ya mati karena bahasa harus digunakan," terang dia. 

BBPJT pun berupaya melakukan revitalisasi bahasa daerah melalui berbagai program bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota.