Uji Kelayakan Panglima TNI, Golkar Akan Cecar Andika Terkait Papua-Natuna

KUASAKATACOM, Jakarta - Komisi I DPR RI akan melakukan fit and proper test atau uji kelayakan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono mengaku pihaknya akan menanyakan komitmen Andika dalam penyelesaian konflik di Indonesia.

Ia semula mengatakan akan mempertanyakan soal visi-misi Andika menjadi Panglima TNI. Termasuk cara Andika menyelesaikan berbagai ancaman di Indonesia.

BERITA TERKAIT:
Setelah Dituduh Lakukan Pemerkosan Padahal Suka Sama Suka, Bagaimana Nasib Paspampres Mayor BFH? 
Tipuan Kowad Kostrad: Ngaku Diperkosa Paspamres Padahal Suka Sama Suka 
Amankan KTT G20, TNI Terjunkan 12 KRI dan Empat Pesawat Tempur
Jenderal Andika Izinkan Prajurit TNI Gabung dalam PPI Dunia
Tiga Prajurit TNI Diperiksa Keterlibatannya dalam Kasus ASN Semarang yang Ditemukan Tewas Terbakar Tanpa Kepala 

"Pertama ya soal rencana beliau, konsep beliau jadi Panglima TNI, apa-apa saja yang ingin dicapai dan dikerjakan, visi-misi beliau, dan juga gimana beliau lakukan penanganan-penanganan segala macam ancaman yang ada di Indonesia," ungkapnya di gedung DPR/MPR, Kamis (4/11).

Lebih lanjut, kata dia, pihaknya akan menanyakan terkait komitmen Andika terhadap sejumlah konflik yang terjadi di Indonesia. Beberapa di antaranya ialah konflik di Papua, Poso, hingga Natuna.

"Gimana penanganan permasalahan di Papua, Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh. itu yang ingin kita bahas dan dengar. (Kondisi Natuna) itu juga yg ingin kita dengar bagaimana dia mengatasi soal itu. Kondisi keterbatasan angkatan laut kita, jumlah personel, kapal, gimana dia atur agar kehadiran kita terasa sehingga kapal-kapal asing tahu mereka masuk wilayah Indonesia, itu adalah wilayah kedaulatan kita," ucapnya.

Kemudian, ia juga mengaku tidak mempermasalahkan terkait kondisi harta kekayaan Andika. Dia mengatakan bakal lebih fokus terkait bagaimana Andika menyejahterakan prajuritnya hingga memodernisasi alutsista.

"Saya rasa itu tidak menjadi hal permasalahan, kenapa? Kan beliau sudah laporkan ke KPK, saya tidak melihat itu kendala, saya ingin fokus kepada beliau itu jalankan tugasnya nanti sebagai Panglima TNI untuk sejahterakan prajurit, meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, memodernisasi alutsista, dan melakukan mitigasi penanganan terhadap potensi konflik ada di Indonesia," pungkasnya.