Pemerintah akan Impor 1,6 Juta Ton Beras, DPR Singgung Kedaulatan Pangan 

KUASAKATACOM, Jakarta - Stok cadangan beras tidak cukup aman sehingga pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras tambahan sebesar 1,6 juta ton. Upaya ini dilakukan di tengah naiknya harga beras yang menembus rekor tertinggi yakni  Rp 18 ribu per kilogram untuk beras premium.

Harga tersebut telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp 14.800 per kilogram. Selain mahal, stok beras premium juga langka di toko retail modern.

BERITA TERKAIT:
Luhut: Ada Instansi Nakal Ubah Barang Impor Jadi Seolah-olah Lokal 
Pemerintah akan Impor 1,6 Juta Ton Beras, DPR Singgung Kedaulatan Pangan 
Ganjar: Tebu Petani Harus Terbeli Sebelum Negara Lakukan Impor Gula
Pemerintah akan Impor 2 Juta Ton Beras di 2024 
Produksi Beras Turun, Mentan Akui Terpaksa Impor 1 Juta Ton 

"impor 1,6 (juta ton) ini memang dipersiapkan saja. Pak Presiden mintanya harus ada stok di Bulog 1,2 (juta ton) minimal, beliau malah inginnya ada tiga juta ton," kata Kepala  Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Arief menjelaskan bahwa pemerintah sudah memiliki kuota impor 2 juta ton beras untuk stok pemerintah. Dari kuota 2 juta ton tersebut, realisasi impor beras yang sudah masuk baru mencapai 500 ribu ton.

Presiden Joko Widodo memerintahkan adanya stok minimal di Bulog sebesar 1,2 juta ton, bahkan 3 juta ton sebagai stok beras cadangan ketika produksi beras nasional masih menunggu musim panen raya. Oleh karenanya, impor dari kuota 2 juta ton beras harus direalisasikan terlebih dahulu.

Arief mengakui bahwa saat ini harga beras masih di atas Rp16 ribu per kg. Hal itu karena harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga masih berada di kisaran Rp8.000-Rp8.600 per kg di sejumlah daerah.

Ia menargetkan harga beras baru akan terkoreksi jika sudah mencapai panen raya sebanyak 3,5 juta ton. Namun demikian, perlu waktu hingga tiga minggu agar beras hasil panen terdistribusi ke masyarakat.

Rencana menambah impor beras ini dikritisi anggota Komisi IV DPR Sutrisno, yang meminta Bapanas untuk fokus membangun ketahanan pangan Indonesia, sehingga permasalahan gejolak harga beras dapat dihindari.

“Manakala Badan Pangan masih berbicara masalah impor, artinya apa? Kedaulatan Pangan belum tercapai,” ujar Sutrisno dalam video singkat yang diunggah di kanal YouTube TVR Parlemen di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan impor yang diambil oleh pemerintah demi mengendalikan harga dan pasokan beras. Akan tetapi, Sutrisno memandang pemerintah harus mengupayakan produksi di dalam negeri terlebih dahulu, sebelum mengandalkan impor.

Menurut Sutrisno, Bapanas memiliki peran strategis dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan Indonesia, termasuk meningkatkan produksi beras di dalam negeri.

Sutrisno mengingatkan bahwa Bapanas harus menjalankan tugas utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi pangan, dan menstabilkan harga pangan di pasar.

“Orientasinya adalah bagaimana Bapanas itu akhirnya mewujudkan Kedaulatan Pangan kita,” kata Sutrisno.

Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa pada Maret diproyeksikan akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton. Proyeksi ini diharapkan dapat memberikan tambahan pasokan beras yang cukup signifikan, serta membantu menekan harga beras di pasaran.