Serahkan LKPD ke BPK, Nana Sudjana Berharap Pemprov Jateng Pertahankan Predikat WTP

KUASAKATACOM, Semarang- Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, pada Kamis (28/3/2024). Penyerahan itu berbarengan dengan 16 kabupaten/ kota di Jawa Tengah. 

Dokumen LKPD tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Heri Wiwoho.

BERITA TERKAIT:
Pj Gubernur Jateng Dukung Penuh Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024
Tujuh Bulan Dipimpin Nana Sudjana, Berikut Sederet Penghargaan yang Diterima Pemprov Jateng
Nana Sudjana Kedepankan Pencegahan dan Pengembangan Teknologi dalam Penanganan Bencana
Genjot Sport Tourism di Jateng, Nana Sudjana Launching Specta 2024
Upaya Intensif Pj Gubernur Jateng dalam Mengatasi Banjir Awal Tahun 2024 Patut Diapresiasi

"Kami selaku kepala daerah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, yang dibarengi dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel," ucap Nana.

Menurut Nana LKPD yang disusun menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas yang dikelola Pemprov Jateng. LKPD diserahkan tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Ia melanjutkan pada pemeriksaan LKPD 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Jateng bersama 34 kabupaten/ kota di Jateng berhasil memperoleh predikat  opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). "Kita berharap semuanya mendapatkan WTP, termasuk provinsi," ujarnya.

Adapun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Prestasi tersebut diminta Nana terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho menilai, capaian Pemprov Jateng meraih opini WTP 12 kali berturut  merupakan prestasi luar biasa. "Secara keseluruhan, rata-rata capaian tindak lanjut rekomendasi BPK (yang dilaksanakan) Provinsi Jateng, kabupaten/ kota itu 92%. Itu tinggi," bebernya.

Heri berpandangan, hasil itu merupakan wujud tanggungjawab para kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerahnya.