Pemkot Pekalongan Tetapkan Status Tanggap Darurat Banjir Rob

KUASAKATACOM, Pekalongan - Banjir rob yang melanda Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bukannya surut namun kini kian bertambah tinggi. Akibatnya Pemerintah Kota Pekalongan pun menetapkan status tanggap darurat banjir rob.

Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan itu mulai terlihat sejak awal bulan Juni. 

BERITA TERKAIT:
Kementerian PUPR Sebut Perbaikan Sungai Wulan Butuh Anggaran Rp900 Miliar
Puluhan Pompa Air Dikerahkan untuk Kurangi Genangan akibat Banjir di Demak
Enam Tanggul di Demak Jebol Sebabkan Banjir, 89 Desa di 11 Kecamatan Terendam 
Pembangunan Tanggul Laut di Tambak Lorok Capai 62 Persen, Walikota Semarang Usul ke PUPR soal Pemecah Ombak
Pemkab Grobogan Butuh Rp28 Miliar untuk Perbaikan Delapan Tanggul Rusak Akibat Banjir 

Menurut Wali Kota Pekalongan M Saelany Machfudz penyebab banjir rob di antaranya jebolnya tanggul di Randujajar (Tirto), sungai Weduri, Sungai Bremi, Sungai Kalimati (Slamaran), Sungai Gabus, Sungai Kali Loji. Serta, kurang tingginya tanggul di pesisir pantai diduga juga menjadi pemicu banjir rob.

"Kita lakukan perbaikan tanggul-tanggul kita yang bobol kemarin. Tetapi itu hanyalah langkah darurat," ucap Saelany di Balai Kota Pekalongan, Jumat (5/6/2020).

Perbaikan dan penambahan tanggul darurat, sebut Saelany, dilakukan dengan karung berisi pasir. Diharapkan langkah tersebut bisa mengurangi hempasan air rob dari sungai.

Selain melakukan penambalan darurat, Saelany mengatakan dirinya sudah berkoordinasi soal pembuatan tanggul permanen dengan pemerintah pusat dan provinsi. "tanggul di pesisir utara juga luar biasa dan yang berada di timur, di Gabus dan Sungai Kalibanger, padahal di situ sudah kita tinggikan. Namun hempasan lebih dari yang kita perkirakan," ungkapnya.

Dengan kasus genangan rob di Slamaran itu, dia mengaku heran, sebab menurutnya, kawasan itu sudah dibangun tanggul raksasa namun tetap saja terdampak. "Slamaran itu luar biasa. Yang tadinya aman dengan adanya tanggul raksasa ikut berdampak," lanjutnya.

"Oleh karena itu kita mintakan pada provinsi bahkan pusat untuk mengkaji kembali bahkan untuk evaluasilah. Karena sebenarnya, pembangunan itu belum selesai," katanya.

Terhitung sejak awal bulan Juni hingga saat ini, kata Saelany, ada 250 jiwa warga mengungsi. "Kalau soal logistik tidak masalah. Tetapi ini yang kita butuhkan adalah penanganan permanen," tutupnya.