Menkeu Setujui Pencairan Tahap I Pilkada Serentak Rp1 Triliun

KUASAKATACOM, JAkarta - KPU mengajukan anggaran sebesar Rp 4,77 triliun untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, pengajuan itu disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat bersama KPU dan Komisi II.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menyetujui pemberian anggaran tahap I untuk Pilkada serentak 2020 sebesar Rp 1 triliun. Sedangkan anggaran selanjutnya akan diberikan secara bertahap. 

BERITA TERKAIT:
Pamor Wicaksono Gelar Pertemuan Bareng Bacabup Narjo dan Caleg DPR RI Shanty Alda Nathalia
Konsolidasi Tiga Pilar, Mbak Ita Pastikan Pemkot Siap Terlibat Jaga Kamtibmas
Asrofi Ambil Formulir Pandaftaran Bacawabup di Kantor PKB dan PDIP Brebes
Ketua KPU: Caleg Terpilih harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024
Nana Sudjana Ajak Pepabri Sukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jateng

"Kami dalam posisi pertama mendapatkan hitungan atau permintaan dari KPU sebesar Rp 4,77 triliun. Ini surat tertanggal 9 Juni, jadi baru semalam kami terima dan langsung kita lakukan rapat di intern Kemenkeu maupun dengan Kemendagri. Dari Rp 4,77 triliun itu dibagi 3 tahapan, yaitu Rp 1,02 triliun, Rp 3,29 triliun, dan Rp 0,46 triliun," kata Sri Mulyani, Kamis (11/6). 

Pemberian anggaran tersebut, ditekankan Sri Mulyani, nantinya akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan Pilkada serentak 2020 dan akan terus dikawal penggunaannya.

"Kami putuskan beri tahapan 1 yang sebesar Rp 1 triliun dengan harapan tahapan awal tetap berlangsung, kami akan berikan sambil terus lakukan pemeriksaan dokumen yang masuk ke kami," ungkapnya.

Dari sisi pendanaan, lanjut Menkeu, seperti yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, seluruh kegiatan pemilihan dibebankan ke APBD dan bisa ditambah dengan APBN.  

"Kita sedang evaluasi berdasarkan kondisi COVID-19, dari 270 daerah yang melakukan Pilkada memang melakukan realokasi dan refocusing APBD-nya tapi tidak berlaku untuk dana Pilkada. Mendagri juga menyisir komitmen daerah yang sejak awal harusnya mereka cadangkan anggaran Pilkada. Tapi kami sadari bahwa COVID-19 ini berdampak pada pendapatan daerah juga," bebernya. 

Namun begitu, Sri Mulyani mendukung penuh proses Pilkada serentak 2020 dengan terus mengawal termasuk dalam penggunaan anggaran. "Kami dalam rangka mendukung proses Pilkada yang sudah diputuskan, kami akan diberikan kepastian supaya proses Pilkada sudah bisa dilakukan. Kami tetap bekerja dan melihat basis perhitungan yang diajukan," katanya lagi.