China Tegas Tentang Rencana Aneksasi Israel

KUASAKATACOM, Beijing - China secara tegas menentang rencana aneksasi wilayah Tepi Barat oleh Israel, hal itu diungkapkan Duta Besar China untuk Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) saat berbicara di komunitas internasional tentang rencana aneksasi Israel. 
 
China, seperti diberitakan surat kabar Israel haaretz, Rabu (22/7/2020), mengungkapkan "sangat prihatin dengan laporan rencana pencaplokan sebagian wilayah Palestina yang diduduki Israel,". Hal ini disampaikan oleh Duta Besar China Zhang Jun di Dewan Keamanan PBB yang memberikan pengarahan tentang situasi di Timur Tengah.

"Rencana semacam itu, jika dilaksanakan, akan secara serius melanggar hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan, dan mengganggu solusi dua negara. Kami mendesak pihak terkait untuk menahan diri dari mengambil tindakan sepihak, dan melakukan yang terbaik untuk mengurangi konflik dan ketegangan," ucap Zhang Jun.

BERITA TERKAIT:
China Luncurkan Satelit Penginderaan Jauh
Gempa Taiwan Sebabkan Sembilan Orang Tewas dan Ratusan Lainnya Mengalami Luka-luka
Durian Asal Vietnam Kuasai 31,8 Persen Pasar China
Hebat! Anantacetta Reugra Abiraya Raih Juara Olimpiade Matematika Internasional di China
Konferensi BFA Berakhir Sejumlah Konsensus Berhasil Dicapai

"Juga posisi tegas kami bahwa tidak ada negara yang seharusnya mendukung tindakan sepihak," imbuhnya.

Presiden Xi Jinping, kata Jun, baru-baru ini berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan bahwa China, "teman tulus rakyat Palestina," mendukung seruan Palestina untuk negosiasi yang dimediasi internasional dan bersedia mempertimbangkan untuk mengambil bagian di dalamnya.

"Orang-orang Palestina selalu dapat mengandalkan dukungan China untuk alasan agar mereka bisa memulihkan hak-hak nasional yang sah," katanya.

Jun diberi kesempatan berbicara setelah Koordinator Khusus PBB Nickolay Mladenov, memberi pengarahan singkat kepada negara-negara anggota tentang perkembangan terbaru dalam rencana Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah Tepi Barat.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, seperti diketahui telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal untuk memulai prosedur aneksasi, tetapi rencananya tertunda setelah menghadapi perlawanan internasional dan domestik.

Pemerintah Netanyahu saat ini bergulat dengan kebangkitan virus Corona, krisis ekonomi yang meningkat dan protes massa terhadap kepemimpinannya.