#RUU Perampasan Aset
Kasus Korupsi Meningkat 8 Tahun Terakhir, MAKI Minta RUU Perampasan Aset Segera Disahkan
25 Mei 2024 | 12:08 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong pemerintahan sekarang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pencegahan korupsi agar…
Ingin RUU Perampasan Aset Koruptor Segera Disahkan, Ganjar: Ini Tuntutan Masyarakat
19 Desember 2023 | 15:10 WIB
KUASAKATACOM, Yogyakarta - Ganjar Pranowo, Capres 2024 nomor urut 3 ingin pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset bagi koruptor. Hal itu disampaikan Ganjar usai menghadiri…
Ganjar Dukung RUU Perampasan Aset Demi Berantas Korupsi
19 Desember 2023 | 13:42 WIB
KUASAKATACOM, Yogyakarta - Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendukung RUU perampasan aset bagi koruptor. Hal ini untuk sebagai upaya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan…
DPR Dorong Kejagung Bentuk Badan Perampasan Aset
14 April 2023 | 19:45 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil mendorong langkah kejaksaan agung (Kejagung) kaitannya dalam isu RUU Perampasan Aset. Menurutnya hal ini perlu diapresiasi. "Diharapkan…
Polemik RUU Perampasan Aset, Bambang Pacul: Semangatnya Bagus tapi Bisa Jadi Alat Membunuh Lawan Politik
10 April 2023 | 15:04 WIB
KUASAKATACOM, Semarang - Polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset dan Pembatasan Uang Kartal terus bergulir. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud…
ICW Desak Jokowi Tak Hanya Lip Service soal RUU Perampasan Aset
20 Desember 2021 | 13:50 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak hanya lip service rencana pengundangan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset. Menurut…
Mahfud MD: Pemerintah Akan Ajukan UU Perampasan Aset ke Prolegnas 2022
14 Desember 2021 | 11:41 WIB
KUASAKATACOM, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan 40 Rancangan Undang-undang (RUU) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun RUU Perampasan Aset tidak termasuk. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan…
