Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong.

KLHK Siapkan Sistem Peringatan Dini Hadapi Potensi Bencana La Nina

Alue menandaskan instrumen itu menjadi penting guna mencegah terjadinya banjir.

Jumat, 29 Oktober 2021 | 16:46 WIB - Ragam
Penulis: Wisanggeni . Editor: Wis

KUASAKATACOM, Jakarta- Sistem peringatan dini menghadapi potensi bencana hidrometeorologi akibat fenomena La Nina di Indonesia yang diperkirakan terjadi sampai dengan awal tahun depan, telah disiapkan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kata Alue telah menyiapkan sistem peringatan dini longsor di hulu sungai serta memetakan tingkat kerawanan limpasan dalam rangka pengurangan risiko bencana hidrometeorologi serta kesiapan menghadapi kebakaran hutan pasca-La Nina.

BERITA TERKAIT:
Diterjang Hujan Lahar dan Longsor, Lumajang Berstatus Tanggap Darurat Bencana 14 Hari
Pati Peroleh Bantuan Rp250 Juta untuk Penanganan Bencana  
Cuaca Ekstrem, Kapolres Semarang Perintahkan Para Anggota Tanggap Bencana
Sering Terjadi Bencana Banjir, Muh Zen Usulkan Destana di Sepanjang Pantura Jateng
Sebagian Wilayah Indonesia Berpotensi Hujan Disertai Petir Hari Ini

Alue menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Antisipasi La Nina yang diadakan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada Jumat (29/10/2021).

Alue menambahkan ada beberapa instrumen ditempatkan dibagian hulu sungai. "Ada beberapa instrumen stasiun hujan maupun sistem peringatan dini longsor khususnya ditempatkan di bagian hulu sungai yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," jelasnya.

KLHK, sambungnya memiliki lima unit stasiun cuaca otomatis yang berada di hulu bersama juga dengan 12 unit stasiun pengamat arus sungai dan 34 unit sistem peringatan dini longsor.

Infrastruktur tersebut, ia pastikan akan terus dikembangkan agar KLHK dapat memiliki data yang representatif khususnya untuk data sampel pemetaan.

Hal itu karena peta tingkat kerawanan limpasan itu sangat penting untuk melakukan langkah mitigasi potensi banjir bandang akibat kelebihan limpasan. Terutama terkait pengaruh karakteristik lahan yang mempengaruhi limpasan, mengidentifikasi daerah resapan serta adanya peta yang menunjukkan sebaran spasial daerah yang memiliki tingkat kerawanan.

"Jadi daerah-daerah yang di hulu dan sebagainya itu menjadi teridentifikasi supaya kita ke depan bisa meningkatkan resapannya dalam rangka mengurangi pasok limpasan dari curah hujan," ungkapnya.

Alue menandaskan instrumen itu menjadi penting guna mencegah terjadinya banjir. "Peta kerawanan limpasan ini menjadi instrumen penting ke depan dalam rangka kita mencegah adanya adanya banjir bandang dan seterusnya," sambungnya.

KLHK selain melakukan pencegahan banjir bandang, juga melakukan kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan setelah La Nina usai. Hal itu karena beberapa daerah tertentu usai La Nina mengalami kekeringan yang menjadi salah satu faktor kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan pengamatan dari La Nina yang terjadi tahun lalu.

Fenomena La Nina lemah sampai netral diprakirakan BMKG akan berlangsung sampai dengan Mei 2022 yang dapat meningkatkan curah hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan beberapa titik pengamatan BMKG memperlihatkan peningkatan hingga di atas 70 persen.
 

***

tags: #bencana #la nina #klhk #kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

KOMENTAR

BACA JUGA

TERKINI