Judi Online Picu Lonjakan Kasus Perceraian, Begini Arahan Kemenag

KUASAKATACOM, Jakarta - judi online belakangan ini kiran marak merongrong lapisan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah telah merilis data terkait lima provinsi dengan jumlah aktor judi online terbanyak, dan Jawa Barat berada di peringkat pertama dengan 535.644 pelaku serta nilai transaksi mencapai Rp3,8 triliun (detiknews, 26/6/2024).

Tak hanya mengeruk ekonomi, judi online juga menggempur habis-habisan keharmonisan keluarga. Kecanduan akan judi online menciptakan ketegangan dan perselisihan yang berlarut-larut. Tak jarang, masalah ekonomi yang timbul dari kecanduan ini memperparah situasi, mengakibatkan pertengkaran yang di ujung jangkanya bermuara pada perceraian.

BERITA TERKAIT:
Kemenag Rampungkan Pembangunan 76 Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji di Wilayah 3T
Judi Online Picu Lonjakan Kasus Perceraian, Begini Arahan Kemenag
Kemenag Dinilai Tidak Lakukan Pelanggaran Pengalokasian Kuota Haji
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Jemaah Haji yang Terlambat Pulang
Kemenag Diminta Percepat Distribusi Kartu Nusuk ke Jamaah Haji

Sesuai arahan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Plh Sekjen Kementerian Agama Suyitno menerbitkan surat edaran, agar seluruh ASN Kemenag berpartisipasi aktif menyosialisasikan larangan perjudian online.

Surat Edaran tentang Pencegahan Perjudian Daring di Lingkungan Kementerian Agama terbit Rabu (26/6/2024). Surat Edaran ditujukan kepada Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, para Kepala Badan, para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, para Kepala Biro/Pusat pada Sekretariat Jenderal, para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, para Kepala BLA/BDK/Loka Diklat, dan para Kepala UPT Asrama Haji/LPMQ Kementerian Agama.

Suyitno menegaskan bahwa sesuai arahan Gus Men, seluruh ASN Kemenag diwajibkan untuk mencegah dan menghindari perjudian online. Jika terdapat ASN Kemenag yang terlibat dalam perjudian online, maka akan ada sanksi tegas bagi pelanggar.

Arahan ini merupakan langkah strategis Kemenag untuk menjaga integritas dan moralitas ASN serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berwibawa. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, seluruh ASN Kemenag diharapkan dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penyebaran informasi terkait bahaya perjudian online, yang tidak hanya merusak moral tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Bina Kepenghuluan Kementerian Agama (Kemenag), Anwar Saadi telah menegaskan pentingnya memasukkan materi pencegahan judi online dalam bimbingan dan penyuluhan agama kepada masyarakat. Menurut Anwar, instruksi khusus kepada penghulu dan Penyuluh Agama Islam se-Indonesia untuk memasukkan materi bahaya judi online dalam kegiatan penyuluhan dan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) juga menjadi jawaban.

“KUA telah memberi pembekalan Bimbingan Perkawinan pada calon pengantin. Salah satu materi umumnya adalah peran dan tanggung jawab suami dan istri, termasuk pembekalan menjaga keutuhan keluarga. Namun, karena kasus judi online ini materi spesifik, ke depan, materi ini juga akan menjadi materi penting dalam Bimbingan Perkawinan,” papar Anwar pada sesi Talk Highlight Radio Elshinta, tentang Peran KUA dalam Pencegahan Aktivitas judi online pada Keluarga, Jumat (21/6/2024) lalu.

Selain penghulu, lanjut Anwar, materi ini juga mesti menjadi bahan edukasi dan bimbingan kepada jemaah binaan Penyuluh Agama Islam se-Indonesia. Anwar menyebut upaya ini merupakan bentuk dukungan terhadap Satgas judi online yang dibentuk pemerintah untuk menangani masalah darurat judi online.

Anwar menjelaskan, perjudian kerap memikat orang dengan harapan kemenangan dan kekayaan instan. Namun, kenyataannya, perjudian lebih banyak membawa kekalahan dan kemiskinan. “Banyak orang tergoda oleh janji-janji manis kemenangan. Mereka berpikir bisa mengubah nasib dalam sekejap, tetapi yang mereka dapat justru adalah kerugian besar,” katanya.

Kewajiban Bimwin bagi calon pengantin (Catin) telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, yang merupakan langkah konkret yang patut diapresiasi. Aturan ini, mulai diberlakukan penghujung Juli mendatang.

Kewajiban mengikuti Bimwin bagi calon pengantin merupakan upaya preventif yang sangat diperlukan. Dengan Bimwin, calon pengantin akan dibekali pengetahuan dan keterampilan yang esensial untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Langkah ini juga diharapkan dapat menekan angka perceraian yang selama ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut, kebijakan ini juga dilihat sebagai langkah strategis dalam mengurangi angka stunting. Melalui Bimwin, calon pengantin akan memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya gizi yang baik dan pola asuh yang tepat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak di masa depan.

Memang, penerapan aturan baru kerap menimbulkan dinamika di masyarakat. Namun, mengingat tujuan mulia dari kebijakan ini, semua pihak harus mendukung dan berperan aktif dalam sosialisasi Bimwin.