Soal Pengungsi Rohingya, Anggota DPR Minta Pemerintah Utamakan Rakyat 

KUASAKATACOM, Jakarta - Keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh menjadi perhatian banyak pihak. Terlebih setelah warga Aceh kini mulai menolak gelombang kedatangan pengungsi. 

Timbul masalah sosial antara warga Aceh dengan pengungsi sebaiknya menjadi perhatian pemerintah. Hal ini disampaikan para anggota legislatif. 

BERITA TERKAIT:
Mensos Salurkan Bantuan untuk Korban Longsor di Garut
Pengungsi Gunung Ruang butuh selimut hingga alat kebersihan
Banjir Demak Kian Surut, Masih Ada 5.952 Jiwa di Pengungsian 
Banjir Mulai Surut, Pengungsi Banjir di Demak dan Kudus Dipulangkan 
Masyarakat harus Waspadai Penyakit Leptospirosis Saat Banjir 

Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengatakan problem sosial tersebut sudah ada sejak tahun lalu. 

"Sudah saya angkat sejak Januari lalu dalam Rapat Kerja dengan Menlu kita harus berhati-hati menyikapi ini. Laporan ke kami problem sosial di masyarakat sudah mulai timbul sejak tahun lalu," kata Christina, Senin (4/12/2023).

Menurutnya Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi Rohingya. 

"Indonesia tidak meratifikasi Convention Relating to the Status of Refugees jadi tidak ada kewajiban untuk menerima pengungsi masuk Indonesia," katanya.

Dia menyampaikan pengungsi Rohingya terus berdatangan. Dia meminta Pemerintah mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas pengungsi Rohingya.

"Apalagi sekarang terlihat jumlahnya terus bertambah, Indonesia seolah dijadikan tujuan oleh sindikat pengiriman pengungsi Rohingnya. Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyatnya di atas kepentingan pengungsi," katanya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidanh Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan segera memutuskan bagaimana nasib pengungsi Rohingnya. Saat ini sudah ada sebanyak 1.487 per hari Senin (4/12).

Mahfud mengatakan sudah menerima perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengambil keputusan terkait nasib mereka. Hal ini disampaikan Mahfud MD kepada wartawan, Senin (4/12). 

"Sudah 1.487 orang (pengungsi Rohingya) per hari ini dan diperkirakan masih akan membanjiri lagi di beberapa tempat," ungkap Mahfud. 

Dia menjelaskan, penduduk di daerah pantai timur Pulau Sumatra sudah menyatakan penolakannya ke pengungsi Rohingya karena jumlah mereka yang bertambah terus. Apalagi, lanjutnya, negara lain sudah menutup pintu untuk pengungsi Rohingya.

"(Jadi) larinya ke Indonesia semua, semakin bertambah, semakin bertambah. Kita sudah ngasih makan, ngasih tempat. Sekarang orang Aceh, orang Riau, Medan [menolak], ndak ada tempatnya, ndak ada biayanya," ujarnya. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan sebenarnya Indonesia belum menandatangani konvensi PBB terkait pengungsi. Oleh sebab itu, pemerintah notabenenya bisa menutup pintu untuk para pengungsi etnis minoritas dari Myanmar itu.

Meski demikian pemerintah masih menimbang banyak hal, bukan hanya soal legalitas hukum. Kemenko Polhukam pun akan merapatkan nasib para pengungsi Rohingya pada Selasa (5/12/2023) esok.