PPATK Perlu Aktif Melakukan Rekam Jejak Calon Pejabat

KUASAKATACOM, Jakarta- Semua rekam jejak calon pejabat publik, diminta Presiden Joko Widodo untuk ditelusuri Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal itu dilakukan guna memastikan transaksi keuangan calon pejabat benar-benar bersih.

Presiden Jokowi menyampaikan itu saat menjadi pembicara kunci di acara Pertemuan Koordinasi Tahunan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (14/1/2021).

BERITA TERKAIT:
Revisi UU MK, Undang Perhatian Para Akademisi, Praktisi Hukum Hingga Aktivis
Sultan HB Benarkan Jokowi Minta Dijembatani Bertemu Megawati 
Sekjen PDIP: Kampanye Jokowi Buktikan Prabowo-Gibran Cermin Periode Ketiga Jokowi
Jokowi Resmikan Jalan Tol Pamulang-Cinere-Raya Bogor Hari Ini
Gubernur Maluku Utara Terjaring OTT KPK, Presiden Jokowi: Hormati Proses Hukum

Dalam mendukung pengembangan ekosistem keuangan yang kondusif di tanah air, PPATK menurut Jokowi memiliki peran penting. Selain menjadi world class financial intelligence, PPATK juga bisa membantu pemerintah memberantas tindak korupsi yang semakin beragam dan canggih modus-modusnya.

"PPATK juga perlu membantu mengawal pengisian jabatan-jabatan strategis dengan aktif melakukan penelusuran rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan rekam jejak transaksi keuangan yang bersih," pinta Jokowi

Pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, imbuh Jokowi harus diantisipasi. Sebab kegiatan tersebut dapat mengganggu integritas dan stabilitas sistem perekonomian dan sistem keuangan nasional.

"Seperti shadow economy, peningkatan kecelakaan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru," katanya.

PPATK dan semua kementerian/lembaga (K/L) diminta Jokowi mengatasi hal tersebut, termasuk sektor swasta untuk bersinergi memberantas tindak korupsi yang terjadi di tanah air.

"Khususnya dalam penyelamatan aset-aset negara. Dengan membentuk public private partnership anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Seperti antara lain melalui, Indonesian (Financial) Transaction Report and Analysis Center atau INTRAC," ungkapnya.

Jokowi menambahkan dirinya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum untuk berkomitmen dan konsisten dalam menindak, mencegah, dan memberantas tindak pidana ekonomi dan keuangan dengan memberikan efek jera bagi para pelakunya.

"Selain itu optimalkan juga peran satgas daftar terduga teroris dan organisasi teroris (DTTOT) untuk mencegah pendanaan terorisme yang dihimpun melalui donasi masyarakat. Berkedok sumbangan kemanusiaan dan upaya lain yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat," tutupnya.