Risma Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana

KUASAKATACOM, Jakarta - Kementerian Sosial (KeMensos) berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Bencana yang sudah masuk di Komisi VIII DPR RI. Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengusulkan terorisme masuk RUU Penanggulangan Bencana.

"Kami sudah membahas tentang kelembagaan dan anggaran terkait RUU PB," ungkap Mensos Risma dalam keterangan tertulis, Selasa (18/5).

BERITA TERKAIT:
Mensos Sebut Data Jadi Kunci Percepatan Penyaluran Bansos Korban Bencana Sumatera
Mensos Minta Pemda Perkuat Kolaborasi Jalankan Amanat Presiden
Mensos Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Banjar
Mensos Pastikan Penyaluran Bansos Tetap Berjalan di Libur Akhir Tahun
Mensos Pastikan Dapur Umum Masih Layani Pengungis di Sumatra

Lebih lanjut, ia menyebut KeMensos berada di tengah-tengah dan meminta arahan dari Presiden Jokowi terkait Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam RUU Penanggulangan Bencana. "Kami berada di tengah dan ide RUU PB itu bagus, sebab kita ingin menangani masalah yang terkait dengan bencana itu secara komprehensif," imbuhnya.

Ia menilai ada sejumlah bencana sosial dan bencana konflik sosial. "Selain bencana alam, ada juga bencana sosial yang bukan konflik sosial seperti pengungsi yang belum diwadahi, bencana kesehatan non fisik ataupun kejadian teroris yang bisa dimasukkan ke dalam RUU tersebut," ucapnya.

Selain itu, ia menyebut arahan Presiden Jokowi secara kelembagaan terkait BNPB juga bisa dimasukkan ke dalam RUU PB. Seperti jenis bencana kebakaran instalasi kilang minyak di Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

"Arahan Presiden akan menguatkan upaya kelembagaan penanganan bencana di Indonesia, termasuk memasukkan jenis bencana yang tidak terdeteksi, seperti kebakaran di Balongan, Indramayu," pungkasnya.

***