Jelang Bulan Puasa, Polri Terbitkan Surat Telegram Larang Pengusaha Timbun Bahan Pangan

KUASAKATACOM, Jakarta - Menjelang Bulan Puasa, Satgas pangan Polri telah menerbitkan Surat Telegram (ST) dalam rangka mengantisipasi stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Ramadan. Dalam surat tersebut, terdapat arahan kepada para pengusaha untuk tidak menimbun bahan pokok.

Kepala Satgas pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan, ia ditugaskan untuk membantu pemerintah dalam upaya menjaga ketersediaan aman, distribusi lancar, dan harga terjangkau oleh masyarakat dengan prinsip 3 M.

BERITA TERKAIT:
Polda Jateng Kembali Ingatkan Anggotanya Jauhi Judi
13 Anggota Polri Mendapatkan Kenaikan Pangkat, Ini Daftarnya
Selain Irjen Ferdy Sambo, Dua Jenderal Ini Juga Dimutasi ke Yanma Mabes Polri
Jelang Bulan Puasa, Polri Terbitkan Surat Telegram Larang Pengusaha Timbun Bahan Pangan
Kapolri Minta Para Kapolda Lakukan Pemantau dan Pengawasan Realisasi APBD

Pertama, mengawal setiap kebijakan pemerintah terkait pangan. Kedua, mengawasi pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik, memastikan regulator dan operator mematuhi kebijakan tersebut. Ketiga, menindak sebagai pilihan terakhir bila ditemukan pelanggaran bahkan pidana, baik yang dilakukan oleh regulator, operator, maupun pelaku usaha terkait.

Helmi menuturkan, Satgas pangan Polri saat ini tengah fokus mendukung pemerintah dalam upaya ketersediaan sejumlah komoditas yang biasanya mengalami kenaikan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Satgas pangan juga akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait, seperti pengecekan ke lapangan bersama-sama di sentra-sentra pangan sampai ke konsumen dan rakor," sambung

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Surat Telegram sudah dikirimkan ke wilayah jajaran. Hal itu dilakukan usai melaksanakan rapat koordinasi internal. "Secara umum, sesuai data yang di-share dari stakeholder terkait dengan stok dan ketersediaan serta distribusi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri insya Allah cukup," ujarnya.

Kenaikan harga yang terjadi saat ini, menurutnya, disebabkan pengaruh krisis energi dan pangan internasional. Begitu pun dampak konflik internasional yang berpengaruh pada naiknya harga pangan dan energi.

"Di dalam negeri, yang menjadi pembahasan hangat, yakni kenaikan harga minyak goreng, yang lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO sebagai bahan utama minyak goreng, serta beberapa komoditas lain yang pemenuhannya sebagian besar masih tergantung impor, seperti kedelai, gula, dan daging sapi," terangnya.

Helmy menambahkan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sudah menginstruksikan seluruh Kapolda agar jajarannya melakukan pengecekan langsung. Hal itu untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.

"Polda dan jajaran agar melakukan langkah-langkah antisipatif segera bila ditemukan ada komoditas yang terganggu pasokan maupun ketersediaannya, bersama-sama dengan instansi terkait," kata Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen.