Apresiasi Mal Pelayanan Publik DPMPTSP, DPRD Grobogan: Tetap Perlu Ditingkatkan

KUASAKATACOM, Grobogan - Keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Grobogan disebut banyak membantu masyarakat yang ingin melakukan proses perizinan maupun penanaman modal. Kualitas pelayanan di MPP ini juga mendapat apresiasi dari DPRD Grobogan, meskipun tetap perlu ditingkatkan lagi.

Saat ini, sudah ada 32 gerai jenis layanan yang bisa dilayani di MPP Kabupaten Grobogan. Hal itu terdiri atas pelayanan perizinan dan penanaman modal pada tingkat kementerian, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri. Termasuk juga instansi pemerintah daerah, baik tingkat provinsi ataupun Kabupaten.

BERITA TERKAIT:
DPMPTSP Kab Magelang Gelar Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Realisasi Investasi Triwulan I 2024 di Jateng Naik 19 persen, Serap 78.204 Pekerja
Realisasi Investasi Jateng 2023 Capai Rp77,02 Triliun dan Serap 280.643 Pekerja
Apresiasi Mal Pelayanan Publik DPMPTSP, DPRD Grobogan: Tetap Perlu Ditingkatkan
Mall Pelayanan Publik Pemkot Semarang Permudah Warga Urus Perizinan

Letaknya yang strategis, yakni di Simpang Lima Grobogan, mempermudah akses masyarakat untuk menyelesaikan urusannya. MPP yang sudah berdiri itu buka pada hari kerja. Sementara untuk online bisa dilayani setiap saat. 

Di MPP juga memiliki ruang yang sangat ramah difabel dan ramah anak karena dilengkapi dengan taman bermain. Selain datang secara langsung, masyarakat yang ingin mengurus perizinan dan hal lainnya sudah disediakan aplikasi melalui handphone atau laptop dan bisa diakses langsung oleh masyarakat.

"Mulai tahun 2023 kemarin, kami menjadi salah satu pilot project nasional, yaitu MPP digital. Jadi skala nasional ada 20 kabupaten/Kota yang dijadikan pilot project MPP digital. Salah satunya, MPP Kabupaten Grobogan," kata Kepala DPMPTSP Aries Ponco Wibowo dikutip dari tayangan Rembug Rakyat di kanal YouTube TATV, Kamis (12/10/2023). 

Ia mengatakan bahwa respon masyarakat mengenai adanya MPP sangat positif. Adanya MPP tersebut sangat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan proses perizinan maupun penanaman modal.
 
"Beberapa masyarakat yang datang, kami testimoni juga, tanggapannya sangat luar biasa," beber Aries.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Grobogan, Musapak, menilai secara umum Mal Pelayanan Publik yang telah diselenggarakan DPMPTSP sudah baik. Namun tetap perlu peningkatan lagi. Pihaknya juga mendorong dengan melakukan penilaian dengan cara inspeksi mendadak (sidak).

"Dalam rangka meningkatkan pelayanan tadi, tentunya kami juga melakukan kunjungan kerja ke kabupaten atau kota lain [mencari referensi] yang sudah memiliki pelayanan publik yang baik," terang Musapak.

Musapak mengaku pihaknya juga melakukan evaluasi pelayanan DPMPTSP dengan mengundang masyarakat secara langsung. Selain itu juga melakukan rapat dengar pendapat secara berkala guna memastikan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Sugeng Prasetyo, mengatakan dari tahun ke tahun penilaian pelayanan di DPMPTSP mengalami kenaikan. Bahkan pada tahun 2022 mendapatkan penilaian 98.02, meraih peringkat pertama nasional dari Ombudsman RI.

Terkait dengan kemudahan masyarakat yang ada di perdesaan untuk mendapatkan pelayanan tersebut, kata Sugeng, Pemkab sudah membuat pelayanan terpadu di tingkat desa. Terutama pada pelayanan digital yang saat ini bisa dilakukan di desa.

"Mungkin hal-hal pelayanan yang masih bisa ditangani di tingkat desa, dilayani di tingkat desa. Dengan cara memberikan training kepada petugas di desa, supaya bisa membantu masyarakat yang susah kerana jaraknya jauh ke kota," ungkap Sugeng.