Lapas Brebes Siap Sukseskan Reformasi Birokrasi dan Optimis Raih WBBM

KUASAKATACOM, Brebes – Ketua Tim Zona Integritas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Brebes,  Adi Purnama menandaskan, pihaknya optimis tahun ini akan berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Sesuai arahan Menkumham Yasonna H. Laoly, Lapas Brebes  sedang melaksanakan reformasi birokrasi dengan kinerja nyata serta memberikan pelayanan publik yang berdampak positif bagi masyarakat," ucap Adi mewakili Kalapas Brebes. Isnawan saat  dihubungi di sela-sela kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024, di Ballroom Hotel Aryaduta Bandung, Jumat (2/2/2024).

BERITA TERKAIT:
Hasil Survei Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Lapas Brebes Sabet Predikat Sangat Baik
Gandeng Hotel Grand Dian, Pegawai Lapas Brebes Ikuti Pelatihan Budaya Pelayanan Prima
23 Satker Kemenkumham Jateng Melenggang Ke Tahap Panel Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah Siap ZI-WBK
Kemenkumham Jateng Targetkan 100% Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas 2024

Dalam kegiatan tersebut, Lapas Kelas IIB Brebes diwakili oleh Kasubag TU Adi Purnama selaku Ketua Tim Zona Integritas Lapas Brebes beserta tiga Operator Reformasi Birokrasi.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024, Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham Ida Asep Sumara menyampaikan, data dukung harus sesuai dengan pedoman dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kaidah.

"Hal ini dilakukan dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ucap Ida.

Asisten Deputi KemenPAN-RB Kamaruddin juga menyampaikan, esensi dari pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah melayani publik dengan berkualitas, menunjukkan kinerja terbaik, serta menjaga integritas.

"Selalu memaksimalkan tahapan menuju WBBM meliputi pra evaluasi, seleksi administrasi, desk evaluasi, field evaluation, panel & clearance dan awarding," tandas Kamaruddin.

Sementara, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Y Ambeg Paramarta menjelaskan, ada lima hal yang harus diperhatikan dalam menuju WBBM.

Diantaranya, lanjut Ambeg,  pemahaman sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan terkait benturan kepentingan, manajemen resiko dan pemenuhan data dukung.

"Dampak yang dirasakan oleh masyarakat, kebijakan pembatasan kuota kontestasi WBBM, serta penentuan jumlah responden survei," pungkas Adi..