ICW Sebut Tapera Rentan Jadi Ladang Korupsi Baru 

KUASAKATACOM, Jakarta - Pemerintah saat masih menggodok rencana program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Meski banyak kalangan mengkritik untuk membatalkan atau menunda, nyatanya pemerintah tetap lanjut terus dalam hal pembahasannya. 

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto tidak memungkiri bahwa program Tapera bisa menjadi ladang korupsi baru. 

BERITA TERKAIT:
Pak Bas Buka Suara Soal Publik Tak Menerima Tapera: Saya Menyesal Betul
Demo di Depan Kantor Gubernur Jateng, Buruh Desak Pemerintah Cabut Program Tapera
Benarkah Tapera akan Digunakan untuk Pembangunan IKN? 
Kamis Besok, Buruh di Jawa Tengah Bakal Gelar Demo Tolak Tapera di Kantor Gubernur
Buruh di Jawa Tengah Tolak Program Tapera

Agus menyinggung kasus korupsi di perusahaan asuransi pelat merah, Jiwasraya dan Asabri, yang sama-sama menghimpun dana masyarakat. Ia menyebutkan, uang iuran yang ditarik dari gaji bulanan setiap pekerja juga berpotensi diselewengkan dalam proses pengelolaannya karena akan tersimpan dalam jangka waktu yang panjang dan sulit untuk dipantau secara berkala. 

Agus menuturkan, pada akhirnya, negara pun tak bisa menanggung dan menalangi kerugian yang dialami oleh warga dalam kasus Jiwasraya dan Asabri. 

"Kalau melihat tren-tren ya kasus asuransi banyak yang bermasalah, kayak Jiwasraya Asabri dan lain-lain pada akhirnya pemerintah juga tidak bisa menalangi. Ketika itu dikorupsi pada akhirnya masyarakat lagi yang menanggung,” kata Agus.   

Di samping itu, Agus juga mengingatkan bahwa tidak ada jaminan bagi warga untuk membeli rumah dari uang iuran Tapera yang dibayarkan setiap bulan.

Sebab, besaran potongan gaji untuk iuran Tapera selama bertahun-tahun belum tentu cukup untuk membeli rumah. Apalagi harga-harga akan terus mengalami perubahan, bahkan meningkat karena adanya inflasi. 

“Masyarakat kan sekarang sudah cerdas, beberapa bahkan sudah menghitung walaupun 100 tahun belum tentu bisa membeli perumahan karena kan ada inflasi,” kata Agus. 

“Kemudian belum tentu juga umur kita sampai di situ, dan anak kita yang mewarisi juga jangan-jangan dipersulit nanti untuk mengurus prosesnya,” imbuh dia.

Sementara itu, PDI Perjuangan menilai rencana kebijakan Tapera mungkin sebaiknya tak dilanjutkan. Kebijakan rentan membuat publik gelisah. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, pemerintah sebaiknya fokus memberantas korupsi dan kebocoran anggaran negara ketimbang menerapkan aturan Tapera yang memotong gaji pegawai. 

"Jadi seharusnya pemerintah menempuh langkah-langkah pemberantasan korupsi, mengatasi kebocoran-kebocoran anggaran dan kemudian menjalankan suatu kebijakan untuk rakyat. Sehingga hal tersebut ya sebaiknya tidak diterapkan," kata Hasto di, Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum lama ini.