DPC PDIP Kota Semarang Ajak Kader dan Warga Tolak Politik Uang

KUASAKATACOM, Semarang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Semarang mengingatkan para kader agar tak bermain politik uang untuk memenangkan pemilu 2024. Sebab, politik uang merugikan warga.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC PDIP Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Sekretarisnya Kadarlusman saat saat memberikan pengarahan ke gugus tugas kader PDI-Perjuangan, di Mangkang Wetan, Kota Semarang, Minggu (3/12).

BERITA TERKAIT:
Hendi Apresiasi Kinerja Mbak Ita dalam Pengelolaan Barang dan Jasa di Pemkot Semarang
Respon Belanja Masalah, LKPP-Mendagri Terbitkan Surat Edaran Bersama
Unified Champion Digelar di SMA Karangturi Semarang, Arnaz: Bangun Kesadaran Pentingnya Inklusi
Didampingi Pendukungnya, Hendi Kembalikan Formulir Cagub Jateng ke PDIP
Hendak Kembalikan Formulir Cagub Jateng ke PDIP, Hendi: Bismillah, Semoga yang Terbaik! 

Ketua DPC PDIP Kota Semarang yang akrab disapa Hendi dengan tegas menekankan penolakan politik uang karena merugikan warga.

"Misalnya kalau dikasih Rp 100 ribu, kalau dibagi lima tahun njenengan dapet berapa, jelas rugi karena mereka nggak akan ngopeni warga," kata Hendi, dalam keterangan tertulis resmi, Senin (4/12).

Oleh karenanya, ia meminta warga menjadi pemilih yang cerdas dan tidak terlena dengan adanya politik uang, yang diberikan tim dari salah satu pasangan calon ataupun caleg. Ia juga meminta agar masyarakat cerdas dan tidak mau dipecah belah karena politik uang. Selain itu, Hendi juga berpesan kepada kader PDI-Perjuangan untuk gaspol, karena pemilu kurang lebih akan dilaksanan dua bukan kedepan.

"Kita memotivasi kader ataupun gugus tugas di daerah, partai kita terkenal dengan gotong royong dan tegak lurusnya. Apa yang harus dilakukan ya tentu gaspol," ujarnya.

Menurut dia, cara gotong royong ini telah dilakukan PDI-Perjuangan saat pemilu. Misalnya mendukung caleg dari kota, provinsi, pusat, bahkan calon presiden dan wakil presiden.

Sekretaris DPC PDI-Perjuangan Kota Semarang, Kadar Lusman, menjelaskan masyarakat tidak boleh terprovokasi adanya politik uang. Hal ini lantaran, bisa merusak kerukunan antar masyarakat.

"Selain melanggar aturan, ini juga merusak kerukunan masyarakat. Jangan gampang terprovokasi, pilih yang benar-benar memikirkan warga," tegasnya.