Guna Permudah Layanan Perijinan, Jawa Tengah Sediakan 33 Mal Pelayanan Publik

KUASAKATACOM, Semarang- Sebanyak 33 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Hal itu guna mempermudah masyarakat untuk mengurus berbagai macam perijinan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di acara High Level Meeting (HLM) Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata (Keris) di Hotel PO Kota Semarang, Kamis (7/3/2024).

“Sedangkan dua daerah, yaitu Temanggung dan Kota Pekalongan masih dalam proses penyediaan sarana prasarana MPP,” ucap Sumarno.

BERITA TERKAIT:
Terus Berusaha Beri Layanan Terbaik ke Masyarakat, Pemkab Cilacap Luncurkan MPP Online
Guna Permudah Layanan Perijinan, Jawa Tengah Sediakan 33 Mal Pelayanan Publik
Wali Kota Tegal Resmikan Mal Pelayanan Publik “Alaya Sewagati”
Apresiasi Mal Pelayanan Publik DPMPTSP, DPRD Grobogan: Tetap Perlu Ditingkatkan
Kebakaran Hanguskan Mal Palayanan Publik Pekanbaru, Diduga Akibat Korsleting Listrik

Pemprov Jateng, kata Sumarno terus mendorong kepala daerah untuk menggaet investor, diantaranya dengan menawarkan kemudahan perizinan, fasilitas pelayanan, dan sebagainya. "Stigma lama bahwa orang akan berinvestasi itu biayanya mahal harus kita hilangkan. Semua harus mempunyai komitmen yang sama, bila ada investor yang sudah berminat jangan sampai lepas, harus difasilitasi dan dikawal," ujarnya.  

Sumarno dalam kesempatan itu, juga mendorong kepala daerah agar menguatkan sektor perdagangan untuk komoditas pangan strategis dan UMKM. Selain itu, lanjutnya, sektor pariwisata juga perlu diperhatikan, mengingat pariwisata menjadi salah satu pintu untuk meningkatkan konsumsi. Terlebih, pertumbuhan ekonomi di Jateng banyak ditopang dari sektor konsumsi.

"Supaya orang berkonsumsi di Jateng, pintunya adalah pariwisata. Orang masuk dan berbelanja, termasuk belanja produk UMKM, sehingga akan berdampak pada peningkatan konsumsi,” harap Sumarno.  

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, Rahmat Dwisaputra menjelaskan, pada pelaksanaan HLM Keris, BI bersama Pemprov Jateng dan pemkab/pemkot akan menyusun program kerja di berbagai bidang. Diantaranya bidang proyek investasi yang akan ditawarkan, upaya peningkatan kapasitas UMKM dari masing-masing kabupaten/kota, perdagangan, serta pariwisata. 

"Melalui kegiatan HLM ini, seluruh pihak yang terlibat di dalam Keris Jateng dapat memperkuat sinergi dalam menentukan arah kebijakan untuk pengembangan investasi, perdagangan, dan pariwisata di Jawa Tengah," kata dia.