OJK Dorong Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR

KUASAKATACOM, Semarang -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan tata kelola dan manajemen risiko Bank Perekonomian Rakyat/Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/S) dalam rangka meningkatkan kinerja serta menjaga kepercayaan masyarakat agar dapat terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Demikian disampaikan Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono dalam sambutannya pada Talkshow "Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko untuk mendukung Transformasi BPR/S se-Jawa Tengah dan DIY" yang dihadiri seluruh Kepala OJK di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Direksi/Pejabat Eksekutif BPR/BPRS se-Jawa Tengah di Semarang. 

BERITA TERKAIT:
OJK RI-Kedutaan Australia dan Prospera Tingkatkan Kemitraan Perkuat Climate Risk Managemeny
OJK-Ditjen Dukcapil Sepakat Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
OJK Dorong Peningkatan Tata Kelola dan Manajemen Risiko BPR
OJK Cabut Izin Usaha BPR Bank Jepara Artha
Sumarno Minta TPAKD Jateng Perluas Akses Keuangan Untuk Masyarakat

"Perbankan yang semakin kuat diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan, khususnya terhadap usaha sektor produktif, meningkatkan inklusi dan literasi keuangan, mengembangkan dan memperkuat eksosistem sektor keuangan, sehingga pada akhirnya sektor Perbankan dapat meningkatkan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan perkonomian daerah," kata Sumarjono, dalam keterangan tertulis, Minggu (26/5). 

Lebih lanjut, Sumarjono juga menyampaikan untuk menangkap peluang dan kontribusi tersebut, tentunya BPR/S perlu mempersiapkan keunggulan kompetitifnya termasuk SDM yang andal dan permodalan yang kuat.

"Namun kita juga harus waspada, bahwa dengan semakin meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha BPR/S, maka semakin meningkat pula risiko yang dihadapi BPR/S tersebut, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik oleh setiap BPR/S," kata Sumarjono. 

Lemahnya penerapan tata kelola dan manajemen risiko dapat menimbulkan celah pada kegiatan operasional, dan hal tersebut yang menyebabkan sejumlah BPR/S ditutup pada awal tahun 2024 ini, di mana sebagian merupakan BPR/S yang berada di wilayah Jawa Tengah.

Sementara itu, Project Manager International Labour Organization (ILO) Djauhari Sitorus menyampaikan bahwa ILO mendorong transformasi digital BPR/S untuk tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan kepada sektor UKM.

"Digitalisasi merupakan keuntungan bagi lembaga keuangan, misalnya dapat memotong beberapa proses bisnis secara efektif dan efisien, sehingga akan menghemat biaya operasional. Hasil penghematan tersebut dapat dialihkan ke dalam investasi lainnya. Selain itu, digitalisasi juga memberikan keuntungan bagi bank, yaitu dana mengendap di lembaga keuangan menjadi lebih lama sehingga dapat menjaga likuiditas perbankan," kata Djauhari.