Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, Diketuai Hadi Tjahjanto 

KUASAKATACOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Pemberantasan judi online. Hal ini sebagai tindakan dalam memberantas praktek judi online di Indonesia. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Satgas tersebut akan diketuai oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto. 

"Sebelum ke sini saya sudah paraf. Ketuanya Pak Menko Polhukam, wakilnya Pak Menko PMK," kata Budi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/6).

BERITA TERKAIT:
Satgas Judi Online Sebut 5.000 Rekening Mencurigakan Sudah Diblokir
Jokowi Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online, Diketuai Hadi Tjahjanto 
Jelang Puncak Haji, PPIH Bentuk Empat Satgas
Satgas PASTI Hentikan Usaha BBH dan Smart Wallet, Terindikasi Penipuan dan Tak Punya Izin Otoritas
Satgas OJK Blokir 233 Pinjol Ilegal dan 78 Pinjaman Pribadi di Awal 2024 

Sementara Budi Arie ditunjuk sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan. Serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum.

Budi menyebut pembentukan Satgas judi online sebagai bentuk perhatian khusus pemerintahan kepada kasus praktik ilegal yang sudah memakan banyak nyawa itu.

Pemerintah pun menurutnya membuka peluang untuk mengungkap kaitan judi online dengan pinjaman online ilegal. Dia merujuk temuan PPATK soal hal tersebut.

"Judol sama pinjol ilegal ini adik-kakak, saudara kandung ini. Nanti kita pokoknya ini memastikan pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal ini memang harus komprehensif," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang juga ditunjuk sebagai Wakil Satgas mewanti-wanti bahaya dan dampak dari aktivitas judi online.

"Sudah sangat mengkhawatirkan judi online ini, karena sudah banyak korban," kata Muhadjir.

Muhadjir menyebut tak hanya masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah yang melakukan praktik judi online. Kaum intelektual pun menurutnya menjadi korban dari judi online.

"Tidak hanya segmen masyarakat tertentu misalnya masyarakat bawah saja. Tapi juga masyarakat atas juga mulai banyak, termasuk kalangan intelektual, kalangan perguruan tinggi juga banyak yang kena juga," imbuhnya.