Pemerintah Tekan Penurunan Angka Stunting di Indonesia

KUASAKATACOM, Jakarta - pemerintah Indonesia terus berupaya menekan angka stunting di Tanah Air. Salah satu langkah yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut yakni dengan cara melakukan pengukuran kepada bayi dan balita.

Per 1 Juli 2024, pemerintah sudah menyasar 17,1 juta balita atau tercapai 95,15 persen dari target. Dari data tersebut, ditemukan 5,8 juta balita atau 36,10 persen mengalami masalah gizi. Selain itu, ada 3,6 persen atau 220.275 balita bermasalah yang harus diintervensi.

BERITA TERKAIT:
Ketum PSSI usai Timnas U-16 Kalah: Garuda Muda Bermain Sangat Baik
Pemerintah Tekan Penurunan Angka Stunting di Indonesia
Hingga Awal Juli, Jumlah Jemaah Haji Indonesia yang Wafat Mencapai 336 Orang
Ditumbangkan Australia 3-5, Indonesia Gagal ke Final Piala AFF U-16
Soal Layanan Haji, Arab Saudi Buka Peluang Kontrak Jangka Panjang dengan Indonesia

"Pengukuran serentak pemerintah sudah selesai sampai Juni di 300 posyandu seluruh wilayah Indonesia. Progres terakhir sampai tadi pagi sampai 95 persen hasil kerja kolaborasi semua kementerian/lembaga," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Budiono Subambang dikutip, Selasa (2/7).

Berdasarkan data Kemenko PMK, prevalensi stunting di Indonesia berkurang sebesar 15,7 persen dalam sepuluh tahun terakhir. Tahun lalu, prevalensi stunting berada di angka 21,5 persen, padahal Presiden menargetkan penurunan stunting 14 persen di 2024.

"Perlu strategi percepatan dan fokus pada upaya pencegahan melalui pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting. Kemudian mendorong kolaborasi lintas sektor dan antar pemangku kepentingan, serta merevitalisasi posyandu, dengan peralatan terstandar. Dan kader terlatih untuk pelayanan kesehatan yang optimal," jelasnya.

Pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting bertujuan untuk identifikasi masalah gizi secara dini, meningkatkan kualitas data untuk kebijakan. Memperkuat intervensi dan program kesehatan, memperluas cakupan posyandu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat/sasaran.

pemerintah memberi waktu satu minggu ke depan bagi daerah yang belum menginput data pengukuran serentak. Hingga 24 Juni 2024, dari 300 ribu posyandu masih terdapat 57 ribu posyandu yang belum melaksanakan pengukuran.