Anggaran Bansos DKI Jakarta Sepenuhnya Ditanggung Pemerintah Pusat

KUASAKATACOM, Jakarta - Anggaran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat, hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani mengungkapkan ada sekitar 3,7 juta masyarakat di DKI Jakarta yang mendapat bantuan selama pandemi Korona.

BERITA TERKAIT:
Mahfud Ajak Masyarakat Pasuruan Memilih Pemimpin Seusai Hati Nurani
Ganjar: Bansos Kewajiban Negara, Tidak Boleh Diklaim Pihak Tertentu 
53.876 KK di Kudus Peroleh 10 Kg Beras
Gara-gara Bansos, Harga Telur dan Beras Ikutan Naik
Maruf Amin Tak Setuju Atasi Kemiskinan dengan Bansos

Menteri Keuangan menyampaikan hal tersebut pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7/2020).

Mantan Direktur IMF tersebut mengaku mendapat informasi Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.

"Kami dapat laporan dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya, mereka tidak punya anggaran dan minta Pempus yang covering terhadap 1,1 juta," ucap Sri Mulyani.

"Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat," lanjutnya.

Pemerintah, selama pandemi memutuskan memberikan perlindungan sosial bagi 3,7 juta warganya. Di mana, sekitar 2,6 juta atau setara 1,2 juta kepala keluarga ditanggung pemerintah pusat dan sisanya 1,1 juta menggunakan anggaran DKI Jakarta.

Selama tiga bulan sejak April 2020, masyarakat terdampat mendapatkan besaran insentif Rp 600.000 per bulan. Insentif yang diberikan berupa sembako. Pemberian tersebut juga sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat agar tidak mudik Lebaran tahun ini.

Pemerintah sudah menyiapkan anggaran stimulus III sebesar Rp 405,1 triliun. Di mana sekitar Rp 75 triliun untuk insentif tenaga kesehatan dan penanganan kesehatan. Lalu sekitar Rp 110 triliun untuk sosial safety net seperti BLT, sekitar Rp 70,1 triliun untuk dukungan industri seperti pemotongan pajak, dan Rp 150 untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengkau dari anggaran Rp 110 triliun ini banyak diantaranya untuk program perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat. Seperti program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, tambahan Kartu Pra Kerja, bansos berupa sembako untuk masyarakat Jabodetabek, lalu bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga di luar Jabodetabek.

Selain itu, ada pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon tarif untuk pelanggan 900 VA subsidi.

Pendistribusian bansos berupa sembako di wilayah Jabodetabek, lanjut Sri Mulyani, melibatkan perusahaan jasa logistik seperti PT Pos Indonesia, hingga ojek online (ojol).

"BLT ini langsung ke account, bansos delivery, juga termasuk gunakan jasa ojek online sehingga bisa tetap berikan pendapatan bagi para supir ojek yang sekarang alami penurunan tajam karena WFH," katanya.