Warga Klaten Berharap Nilai Ganti Untung Tol Solo-Yogya Lebih dari Rp2 Juta Per Meter

KUASAKATACOM, Klaten - Warga terdampak proyek Tol Solo-Yogya di wilayah Kabupaten Klaten berharap mendapat ganti untung yang nilainya benar-benar menguntungkan. Pasalnya, dalam sosialisasi dan konsultasi publik, belum membahas nilai ganti untung tersebut.

Fendi, 34, warga Dukuh Pekilen, Desa Kapungan, Kecamatan Polanharjo, mengatakan ada dua bidang sawah miliknya yang bakal dilintasi jalan tol. Masing-masing bidang lahan seluas 2.400 meter persegi serta sekitar 600-700 meter persegi.

BERITA TERKAIT:
Sambangi Warga Desa Krajan, Bupati Klaten: Keberadaan TPS 3R akan Bantu Masyarakat Atasi Masalah Sampah
Wabup Klaten: PKUB Desa dan Kecamatan Memiliki Peran Penting
Pemkab Klaten Lanjutkan GSSB di Masjid Agung Al Aqsha
Presiden RI Dijadwalkan Lakukan Kunjungan Kerja ke Klaten Hari Ini
Alhamdulillah, TMMD Karangdukuh Klaten Rampung 100 Persen

"Kami inginnya mendapatkan ganti untung, bukan ganti rugi. Karena sawah menjadi [sumber] penghasilan. Setiap empat atau tiga bulan itu untuk penghasilan masyarakat desa," ujar Fendi saat ditemui setelah sosialisasi dan konsultasi publik pengadaan lahan jalan tol Solo-Jogja di gedung SD belakang kantor Desa Kapungan, Rabu (5/8/2020).

Fendi mengaku, dalam setahun warga bisa panen hingga tiga kali. Sekali panen, penghasilan yang diperoleh warga yakni Rp6 juta hingga Rp7 juta per patok.

Ia berharap mendapatkan ganti untung yang sesuai, paling tidak satu meter persegi lahan bisa dihargai sekitar Rp2 juta.

Harga tersebut berdasarkan informasi yang ia terima dari warga terkait harga lahan terdampak tol. "Yang terinfo dari beberapa teman itu kurang lebih semeter inginnya Rp2 juta. Kalau rumah mungkin dua kali karena termasuk bangunan. Pohon, sumur, dan lain-lain dihargai sendiri," tutur Fendi.

Fendi menjelaskan sawah di wilayah Kapungan bisa terjual sekitar Rp300 juta per patok. Luas lahan per patok sekitar 2.000 meter hingga 2.500 meter persegi.

Sementara itu, sejumlah warga di Desa Kapungan yang rumahnya terdampak jalan tol belum bisa menyebutkan nominal uang yang bisa dihargai dari lahan terdampak jalan tol.

Warga Dukuh Mendungan, Sri Hartono, 59, lebih memilih menunggu informasi dari tim pengadaan lahan untuk jalan tol soal harga yang ditawarkan.

"Kalau sekarang posisinya masih meraba-raba. Namun, kalau nanti sudah ada penilaian dan keluar nominalnya berapa baru kami bisa menilai apakah layak atau tidak," ujar Hartono.

Hartono menyebutkan, seluruh rumahnya bakal terdampak jalan tol. Rumah yang selama ini dia tempati berdiri di lahan seluas 2.000 meter persegi. Di lahan itu, ada dua rumah yang berdiri.

Menurutnya, kerugian warga yang lahan beserta rumahnya dilintasi jalan tol berlipat. Selain harus kehilangan lahan beserta rumahnya dan mencari tempat tinggal serta beradaptasi dengan kondisi baru, warga juga mengalami kerugian nonfisik.

Oleh karena itu, ia berharap kerugian nonfisik tersebut juga semestinya ikut diperhitungkan dalam ganti untung Tol Solo-Yogya. "Secara batin warga tidak rela. Namun mau tidak mau harus merelakan," ujarnya.

Hartono sendiri mengaku hingga kini belum menyampaikan ke orang tuanya jika rumah yang bakal dia tempati terdampak pembangunan jalan tol. "Untuk menjaga kondisi kesehatan orang tua, saya sampai sekarang belum tega menyampaikan soal jalan tol ini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Kapungan, Rahim Fauzi, mengatakan di wilayahnya ada sekitar 200 keluarga pemilik bidang lahan yang bakal terdampak jalan tol. Kebanyakan lahan terdampak proyek tol yakni lahan sawah. Selain itu, ada permukiman di wilayah Dukuh Mendungan.

Rahim berharap ada fasilitas yang bisa digunakan warga untuk menjalankan usaha mereka mencukupi kebutuhan keluarga setelah terdampak jalan tol.
Belum Ada Pembahasan ganti untung

Staf PPK Jalan Tol Solo-Yogya, Hernendy Setiawan, mengatakan sosialisasi dan konsultasi publik termasuk tahapan persiapan pembangunan jalan tol. Setelah sosialisasi dan konsultasi ada penetapan lokasi (penlok) oleh gubernur.

Selanjutnya, ada tahapan identifikasi dan verifikasi serta penilaian appraisal dari bidang lahan serta segala hal yang bernilai ada di bidang lahan terdampak.

Disebabkan hal tersebut, Nendy menjelaskan tahap sosialsiasi dan konsultasi publik belum membahas soal nilai ganti untung tol Solo-Jogja. Nilai itu nantinya didapat setelah ada penilaian dari tim appraisal independen.

"Imbauan ke masyarakat agar tidak percaya terkait isu-isu terkait ganti kerugian sampai berapa kali NJOP itu nanti dulu. Jangan sampai terpengaruh dengan isu-isu itulah. Kalau memang kurang jelas lebih baik konsultasi ke pihak terkait seperti kami selaku PPK," pungkasnya.